BELGIA

Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 25 September 2021 | 15:00 WIB
Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

lustrasi. Suasana nelayan dan pedagang di Tempat Pelelangan Ikan. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/pras.s

BRUSSELS, DDTCNews – Lembaga pemerhati lingkungan, Our Fish meminta Komisi Eropa untuk meninjau ulang kebijakan diskon pajak pada armada penangkapan ikan.

Berdasarkan laporan Our Fish, nilai insentif pajak yang dinikmati oleh kapal penangkap ikan selama ini mencapai €1,5 miliar per tahun, padahal sektor tersebut ikut menyumbang emisi CO2 dalam skala besar.

"Keringanan pajak yang diterima armada penangkap ikan hingga €1,5 miliar per tahun meskipun ikut menyumbang emisi CO2 sama dengan Malta untuk kebutuhan bahan bakar," sebut Our Fish dalam laporannya, Sabtu (25/9/2021).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Laporan tersebut menyebutkan jumlah armada penangkapan ikan di seluruh negara anggota Uni Eropa saat ini sudah mencapai 63.600 kapal aktif. Dari jumlah kapal tersebut, setidaknya sebanyak 2,3 miliar liter bahan bakar dikonsumsi.

Laporan tersebut juga menyebutkan hasil penangkapan ikan telah menghasilkan emisi hampir 7,3 juta ton CO2 per tahun. Angka tersebut setara dengan yang dihasilkan Malta untuk laporan tahun fiskal 2019.

Rebecca Hubbard dari Our Fish menjelaskan industri penangkapan ikan tidak hanya menimbulkan dampak negatif dengan pelepasan emisi dalam jumlah besar. Sektor usaha ini juga tidak lepas dari praktik penghindaran pajak.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Meski sudah menikmati insentif, masih terdapat potensi penghindaran pajak dari armada penangkapan ikan yang mencapai €759 juta per tahun. Untuk itu, Komisi Eropa harus bertindak untuk meninjau ulang skema insentif yang diberikan kepada sektor penangkapan ikan.

"Kami meminta Komisi Eropa membatalkan insentif pembebasan pajak. Prinsip penghasil polusi harus membayar pajak wajib diterapkan pada armada penangkapan ikan," ujar Hubbard.

Sementara itu, anggota Parlemen Eropa Grace O'Sullivan menuturkan Uni Eropa sudah memiliki rencana transisi ekonomi hijau dengan penghapusan subsidi, termasuk pajak, secara bertahap.

"Sudah ada seruan penghapusan semua subsidi yang berbahaya bagi lingkungan secara bertahap pada 2027," tuturnya seperti dilansir euobserver.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak