APBN 2021

Sudah Rp10,6 Triliun, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Dikebut

Dian Kurniati | Selasa, 02 Februari 2021 | 15:34 WIB
Sudah Rp10,6 Triliun, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Dikebut

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Rapat kerja tersebut membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar segera berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi anggaran kementeriannya hingga 1 Februari 2021 tercatat Rp10,6 triliun atau 7,08% dari pagu Rp149,8 triliun. Menurutnya, realisasi itu berasal dari lelang dini 4.632 paket dari total 5.439 paket proyek infrastruktur.

"Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Februari 2021.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Basuki mengatakan data e-monitoring hingga awal Februari 2021 juga menunjukkan jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 paket dengan nilai Rp17,5 triliun.

Menurut dia, semua proyek infrastruktur itu diharapkan bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Misalnya pada bidang sumber daya air, anggarannya pada 20201 mencapai Rp58,5 triliun.

Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan 48 bendungan, 42 embung, 25.000 hektare pembangunan daerah irigasi, serta 250.000 hektare rehabilitasi jaringan irigasi.

Baca Juga:
Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

Pada bidang konektivitas, pemerintah akan membangun 410 kilometer jalan tol dan 831 kilometer jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Pemerintah juga akan mengembangkan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 kepala keluarga senilai total Rp26,5 triliun.

Adapun di bidang perumahan, pemerintah berencana membangun 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.

Total anggaran 2021 tersebut termasuk di dalamnya program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai sehingga akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Baca Juga:
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rosan: Investasi Harus Ditingkatkan

Alokasi anggaran tersebut diproyeksi mampu menyerap 796.807 tenaga kerja. Adapun realisasi program padat karya tunai hingga saat ini adalah Rp24,13 miliar dengan serapan tenaga kerja 380 orang.

"Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Senin, 14 Oktober 2024 | 08:37 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rosan: Investasi Harus Ditingkatkan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja