APBN 2021

Sudah Rp10,6 Triliun, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Dikebut

Dian Kurniati | Selasa, 02 Februari 2021 | 15:34 WIB
Sudah Rp10,6 Triliun, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Dikebut

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Rapat kerja tersebut membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar segera berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi anggaran kementeriannya hingga 1 Februari 2021 tercatat Rp10,6 triliun atau 7,08% dari pagu Rp149,8 triliun. Menurutnya, realisasi itu berasal dari lelang dini 4.632 paket dari total 5.439 paket proyek infrastruktur.

"Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Februari 2021.

Baca Juga:
Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Basuki mengatakan data e-monitoring hingga awal Februari 2021 juga menunjukkan jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 paket dengan nilai Rp17,5 triliun.

Menurut dia, semua proyek infrastruktur itu diharapkan bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Misalnya pada bidang sumber daya air, anggarannya pada 20201 mencapai Rp58,5 triliun.

Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan 48 bendungan, 42 embung, 25.000 hektare pembangunan daerah irigasi, serta 250.000 hektare rehabilitasi jaringan irigasi.

Baca Juga:
Angka PDB Nominal Dirilis, Ketahuan Tax Ratio RI 2024 Hanya 10,08%!

Pada bidang konektivitas, pemerintah akan membangun 410 kilometer jalan tol dan 831 kilometer jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Pemerintah juga akan mengembangkan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 kepala keluarga senilai total Rp26,5 triliun.

Adapun di bidang perumahan, pemerintah berencana membangun 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.

Total anggaran 2021 tersebut termasuk di dalamnya program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai sehingga akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Baca Juga:
RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

Alokasi anggaran tersebut diproyeksi mampu menyerap 796.807 tenaga kerja. Adapun realisasi program padat karya tunai hingga saat ini adalah Rp24,13 miliar dengan serapan tenaga kerja 380 orang.

"Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen

BERITA PILIHAN
Sabtu, 08 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jenis-Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang Harus Kamu Tahu!

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:33 WIB KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Jogja Mulai Bagikan SPPT PBB, Targetnya Rp130 Miliar

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Pajak Akibat Penyitaan Rumah Orang Tua

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Negara, Pemerintah Perhatikan Sektor Perumahan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! DJP Lagi Siap-Siap Kirim Email Blast ke WP Soal Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mekanisme Pemungutan Pajak Hasil Bumi Kerajaan Majapahit

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:30 WIB MALAYSIA

Pengusaha Minta Perpanjangan Pembebasan Pajak untuk Bus Wisata