Sri Mulyani Waspadai Risiko Mutasi Virus Corona

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai ancaman terus bermutasinya virus Corona terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat tidak boleh terlena terhadap pandemi Covid-19. Dari sisi anggaran negara, lanjutnya, mutasi virus Corona mengharuskan pemerintah bersiap untuk penanganan pandemi dalam beberapa waktu mendatang.

"Artinya, daya dukung kita harus disiapkan dalam jangka yang relatif panjang. Artinya, tahun 2021 dan bahkan 2022 kita harus tetap menyiapkan kemungkinan bahwa pandemi ini akan masih menimbulkan disrupsi," katanya dalam webinar bertajuk Sinergi Memulihkan Negeri, Senin (5/4/2021).

Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 hingga saat ini masih menjadi tantangan berat bagi semua negara di dunia. Negara-negara di Eropa, seperti Italia dan Jerman harus kembali memberlakukan lockdown untuk mencegah penularan virus makin meluas.

Meski demikian, beberapa negara mampu menangani pandemi melalui vaksinasi massal, seperti yang terjadi di Inggris dan AS. Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah terus berupaya menambah pemberian vaksin kepada masyarakat.

Dia menyebut total anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp172 triliun. Dari jumlah itu, senilai Rp54 di antaranya untuk program vaksinasi. Sembari vaksinasi berjalan, pemerintah tetap akan menerapkan langkah pencegahan Covid-19 melalui 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.

Sri Mulyani menyebut APBN telah berperan sebagai instrumen countercyclical dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19. Pemerintah juga memperlebar defisit APBN hingga di atas 3% terhadap PDB sepanjang 2020-2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Fokus belanja pemerintah tersebut terdiri atas penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan terhadap UMKM, serta dorongan pemulihan dunia usaha.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut situasi pandemi membuat penguatan sistem kesehatan nasional menjadi makin penting. Menurutnya, penguatan sistem kesehatan itu membutuhkan sinergi yang kuat antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

"Penguatan reformasi di bidang kesehatan menjadi necessary condition suatu negara untuk pulih kembali," ujarnya. (kaw)