PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Waspadai Efek Lonjakan Utang Dunia pada Ekonomi Indonesia

Dian Kurniati | Kamis, 10 Februari 2022 | 14:39 WIB
Sri Mulyani Waspadai Efek Lonjakan Utang Dunia pada Ekonomi Indonesia

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) mempersilahkan duduk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) atau debt to GDP ratio terjadi pada hampir semua negara di dunia.

Menurut menkeu, rata-rata negara di dunia, baik maju maupun berkembang, memiliki rasio utang yang lebih tinggi dari Indonesia. Setelah pandemi Covid-19, rasio utang pada rata-rata negara berkembang bahkan telah mendekati 90% sehingga berpotensi turut memberikan efek pada pada perekonomian Indonesia.

"Banyak emerging country sekarang yang debt to GDP ratio-nya mendekati 90%. Ini another complexity yang harus kami awasi dan kami pertimbangkan untuk terus menjaga ekonomi Indonesia," katanya dalam BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Sri Mulyani mengatakan sebelum pandemi Covid-19 rata-rata rasio utang Indonesia berkisar 28%-30% PDB. Setelah pandemi, angkanya naik menjadi 40%-41% PDB karena pemerintah menjadikan instrumen countercyclical melawan pandemi sekaligus melindungi ekonomi masyarakat.

Di negara lain, imbuh Sri, rata-rata rasio utangnya sudah mencapai 60% PDB. Adapun setelah pandemi, angkanya naik dengan besaran bervariasi, bahkan mendekati 90% PDB.

Sepanjang 2020 hingga 2021, akumulasi defisit APBN dan tingkat utang Indonesia mengalami kenaikan masing-masing 10,8%. Menurut Sri Mulyani, kondisi tersebut masih lebih baik ketimbang beberapa negara berkembang lain.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Misalnya China yang akumulasi defisit fiskalnya naik 18,8% PDB dan tingkat utangnya naik 11,8% PDB. Kemudian, Malaysia mengalami kenaikan akumulasi defisit fiskal sebesar 11,1% PDB dan utangnya naik 13,6% PDB, sedangkan defisit APBN Thailand naik 11,6% PDB dengan tingkat utang yang naik 17,0% PDB.

Sri Mulyani menyebut pemerintah tetap akan mewaspadai dampak kenaikan utang di negara lain pada perekonomian nasional. Hal itu utamanya karena Indonesia menganut ekonomi yang terbuka sehingga setiap guncangan yang melanda dunia juga dapat merembet ke dalam negeri.

"Karena ekonomi Indonesia sama semua seperti ekonomi di dunia adalah [yakni] ekonomi yang terbuka, it's always affected dari environment yang kita sekarang harus perhatikan," ujarnya.

Sejauh ini, Sri Mulyani menilai tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah terjadi sehingga PDB Indonesia semakin mendekati kondisi sebelum pandemi Covid-19. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 tercatat sebesar 3,69%, dan diperkirakan tren pemulihan akan berlanjut pada tahun ini. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini