KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Sederet Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju

Dian Kurniati | Kamis, 02 Februari 2023 | 15:45 WIB
Sri Mulyani Ungkap Sederet Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (paling kiri). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan Indonesia agar dapat naik kelas menjadi negara maju atau high income country.

Menkeu mengatakan negara harus bekerja keras memperbaiki berbagai aspek agar dapat menjadi negara maju. Langkah ini juga diperlukan agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Kok banyak negara bisa [naik kelas] dari low income class ke middle income class. Namun, begitu di middle income, they stay di middle income-nya lama banget," katanya dalam kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan belum banyak negara di dunia yang berhasil menjadi negara maju. Dalam periode 5 dekade ini, tidak lebih dari 20 negara yang melepaskan diri dari middle income country menjadi high income country di antaranya Singapura, Australia, Taiwan, dan Korea Selatan.

Di kawasan Asia tergolong banyak negara yang mampu menjadi negara maju, sedangkan di Amerika Latin hanya Cile yang berhasil. Sejauh ini, belum ada negara di benua Afrika yang mampu menjadi negara maju.

Di sisi lain, ada banyak negara yang terjebak dalam di level middle income di antaranya Brasil, Meksiko, Argentina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Menurut Sri Mulyani, terdapat 3 tantangan yang harus diselesaikan oleh suatu negara untuk dapat naik kelas menjadi negara maju, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan infrastruktur, serta reformasi kelembagaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berinvestasi dalam nominal besar untuk penguatan SDM. Misal, alokasi anggaran pendidikan 20% dari belanja negara, anggaran kesehatan 5% dari belanja negara, serta pemberian berbagai skema bantuan sosial.

Kemudian, pemerintah juga mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mendorong mobilitas masyarakat.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Terakhir, pemerintah juga melakukan perbaikan dari sisi birokrasi dan kelembagaan sehingga iklim investasi Indonesia makin efisien dan berdaya saing.

"Ini kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin me-reform supaya birokrasi dan aturan enggak blunder sampai ke bawah," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN