KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Temui Jaksa Agung, Bahas Tantangan Menjaga Keuangan Negara

Dian Kurniati | Senin, 31 Juli 2023 | 08:51 WIB
Sri Mulyani Temui Jaksa Agung, Bahas Tantangan Menjaga Keuangan Negara

Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan cerita mengenai pertemuannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, pekan lalu.

Sri Mulyani mengatakan pertemuannya dengan Burhanuddin membahas penguatan kerja sama di antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung. Dalam hal ini, keduanya juga membahas berbagai tantangan penegakan hukum dan menjaga kepentingan keuangan negara.

"Dengan kerja sama erat, diharapkan keuangan negara dan perekonomian Indonesia makin kuat dan maju," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Senin (31/7/2023).

Baca Juga:
Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Sri Mulyani mengatakan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara dan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara dan instansi penegak hukum menjadi sangat penting dan strategis bagi kepentingan nasional. Dia dan Burhanuddin pun sepakat kerja sama di antaranya kedua institusi perlu terus diperkuat untuk menjaga kepentingan keuangan negara.

Menurutnya, Kemenkeu turut mendukung reformasi dan kinerja Kejaksaan Agung melalui anggaran kejaksaan dalam APBN yang terus ditingkatkan. Alokasi yang disiapkan dalam APBN di antaranya untuk tunjangan para jaksa dan jajaran kejaksaan, anggaran operasional, kelengkapan peralatan, serta gedung Kejaksaan Agung pusat dan daerah.

Dia meyakini kerja sama yang erat antara Kemenkeu dan Kejaksaan Agung akan mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu menciptakan kepastian bagi dunia usaha.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Dalam pertemuan itu pula, Sri Mulyani menegaskan kedua institusi bersepakat memperkuat dukungan dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama solid di lapangan bagi seluruh jajaran. Kerja sama ini utamanya dilaksanakan oleh Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dengan jajaran Kejaksaan Agung pusat dan vertikal.

"Terima kasih Pak Burhanuddin dan jajaran Kejaksaan Agung atas kerja sama dan koordinasi yang baik dan kuat," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Bikin Faktur Pajak Fiktif, Dua Bos Perusahaan Diserahkan ke Kejaksaan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:30 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Gerebek Gudang di Jepara, Ternyata Jadi Pabrik Rokok Ilegal

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah