Sri Mulyani: Setoran Bea dan Cukai Ditarget Naik 7 Persen pada 2024

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN 2024 akan mencapai Rp320,98 triliun, atau naik 7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setoran kepabeanan dan cukai utamanya tetap akan ditopang cukai. Dari sisi kepabeanan, setoran bea masuk diperkirakan tetap tumbuh, sedangkan bea keluar bakal terkontraksi sejalan dengan moderasi harga komoditas.

"Penerimaan cukai diperkirakan akan naik 8,3%, bea masuk masih akan naik 8,1% Namun, bea keluar diperkirakan akan turun," katanya, dikutip pada Kamis (17/8/2023).

Setoran cukai dalam RAPBN 2024 diperkirakan Rp246,07 triliun, tumbuh 8,3%. Upaya optimalisasi penerimaan cukai yang akan dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Intensifikasi cukai dilakukan dengan cara menyesuaikan kebijakan tarif cukai, terutama cukai hasil tembakau, yang disusun dalam jangka menengah dengan memperhatikan 4 pilar kebijakan.

Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan

Sementara itu, ekstensifikasi cukai dilakukan dengan penerapan barang kena cukai baru berupa plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK) dengan memperhatikan aspek pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Untuk bea masuk, RAPBN 2024 direncanakan mencapai Rp57,37 triliun, tumbuh 8,1%. Dari sisi reformasi struktural, pemerintah akan melanjutkan ekosistem logistik nasional untuk mendorong efisiensi waktu dan biaya logistik nasional.

Tak hanya itu, pengembangan ekosistem itu untuk mendorong harmonisasi kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan berfasilitas.

Soal bea keluar, target penerimaannya pada RAPBN 2024 diperkirakan Rp17,52 triliun. Target ini mengalami penurunan sebesar 11,5% dibandingkan dengan outlook penerimaan bea keluar pada tahun ini.

Kontraksi ini salah satunya disebabkan kebijakan bea keluar yang disinergikan dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

"Memang bea keluar tidak menjadi andalan lebih karena kita ingin terjadi nilai tambah lebih di dalam negeri," ujar Sri Mulyani. (rig)