KEBIJAKAN KEPABEANAN

Sri Mulyani Sebut Dinamika Global Bikin Ekspor KB-KITE Turun 36,8%

Dian Kurniati | Selasa, 23 Mei 2023 | 15:00 WIB
Sri Mulyani Sebut Dinamika Global Bikin Ekspor KB-KITE Turun 36,8%

Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan materi paparannya dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengungkapkan nilai ekspor dari perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) hingga April 2023 mengalami penurunan sebesar 36,8% secara tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan nilai ekspor KB-KITE senilai US$29,6 miliar. Menurutnya, penurunan ekspor KB-KITE salah satunya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang serba tidak pasti.

"Kita mungkin harus melihat secara sangat detail untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian dunia berimbas pada ekspor ke berbagai negara," katanya, dikutip pada Selasa (23/5/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepabeanan untuk meningkatkan kepastian usaha. Melalui fasilitas ini pula, pemerintah berupaya meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Di tengah perekonomian global yang dinamis, kinerja ekspor KB-KITE ternyata turut mengalami penurunan. Penurunan kinerja ekspor KB-KITE terjadi pada semua klasifikasi lapangan usaha (KLU).

Misalnya pada KLU makanan, penurunannya tercatat 18% secara bulanan, sedangkan industri logam dasar turun 23%, kendaraan bermotor turun 37%, tekstil dan pakaian turun 29%, serta kulit dan alas kaki turun 29%.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Ini adalah suatu tren penurunan yang harus kita waspadai, meskipun kita tentu harus lihat bahwa pada bulan Maret-April yang lalu banyak hari libur," ujarnya.

Selain ekspor, kinerja impor oleh perusahaan KB-KITE, yang biasanya berupa bahan baku/penolong, juga turun 4,29%.

Walaupun demikian, kontribusi ekspor KB-KITE terhadap ekspor nonmigas nasional tetap mengalami pertumbuhan menjadi 36,99%. Tren investasi KB-KITE pada 2023 pun masih baik tercermin dari peningkatan pembelian barang modal sebesar 29,5% secara tahunan.

Adapun dari sisi tenaga kerja, mengalami penurunan penyerapan sebesar 1,4% pada kuartal I/2023 secara kuartalan menjadi 1,98 juta orang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja