Sri Mulyani Minta Pemda Perbarui Data DTKS, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan insentif khusus bagi pemerintah daerah (pemda) yang memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sri Mulyani menekankan DTKS memiliki peran penting untuk menjamin penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran dan lebih efektif menyokong perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Perlu ada pemberian insentif atau warning kepada pemda agar mereka meng-update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya bisa ditingkatkan," ujar Sri Mulyani, Kamis (16/7/2020).

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Sri Mulyani menegaskan pemda memiliki kewajiban untuk memperbarui DTKS untuk tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemberian bansos.

Namun demikian, pembaruan DTKS hingga saat ini belum maksimal dilakukan oleh pemda. Alhasil, rumusan kebijakan yang diluncurkan pun misalnya fasilitas bansos, tidak berjalan baik dan tidak tepat sasaran di lapangan.

Total anggaran perlindungan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp203,9 triliun. Hingga semester I/2020, realisasi dari anggaran perlindungan sosial tersebut baru 35,6% dari pagu sebesar Rp72,5 triliun.

Saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pemberian anggaran perlindungan sosial hingga Desember 2020 apabila pandemi Covid-19 hingga akhir tahun belum berakhir.

Bansos yang digelontorkan pemerintah saat ini juga terus dievaluasi. Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji bansos mana saja yang akan dilanjutkan penyalurannya pada 2021 mendatang.

"Saat ini dokumen RUU APBN 2021 sedang dibahas dan akan terus dibahas sampai Oktober mendatang, jadi masih ada waktu untuk melakukan evaluasi ini," ujar Sri Mulyani. (rig)