KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Dian Kurniati | Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB
Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Menkeu Sri Mulyani dalam Townhall Meeting DJA. 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajarannya untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara, terutama pada Ditjen Anggaran (DJA).

Sri Mulyani mengatakan perubahan menjadi suatu keniscayaan sehingga Kemenkeu harus bersiap mengantisipasi dampaknya pada keuangan negara. Menurutnya, DJA sebagai pelaksana fungsi keuangan negara perlu mengantisipasi perubahan karena dinamika global, terutama dari sisi perekonomian.

"@ditjenangggaran selaku pelaksana fungsi keuangan negara, termasuk di dalamnya fungsi alokasi, wajib memahami situasi ini dan implikasinya terhadap pengelolaan anggaran negara," katanya dalam Town Hall Meeting DJA sebagaimana ditulis dalam Instagram @smindrawati, dikutip pada Jumat (17/5/2024).

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Sri Mulyani menyebut terdapat setidaknya ada 4 dinamika global yang perlu diantisipasi jajarannya di DJA. Pertama, ketegangan geopolitik yang telah mengubah cara negara-negara di dunia saling berinteraksi sehingga menimbulkan dampak seperti disrupsi rantai pasok yang dapat memengaruhi inflasi.

Kedua, perubahan iklim yang membuat bumi kita memanas dan meningkatkan berbagai risiko, seperti bencana alam. Ketiga, perubahan dari teknologi digital seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Keempat, perubahan demografi karena mayoritas penduduk Indonesia saat ini masih berusia muda dan butuh bekal agar memiliki daya saing dan produktif.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani pun berharap DJA mampu mengidentifikasi tantangan ekonomi serta menggunakan anggaran dan regulasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Apabila hal tersebut dapat tercapai, dia optimistis DJA akan menjadi motor bagi pengelolaan ekonomi Indonesia.

"Jadi untuk seluruh jajaran @kemenkeuri, ayo kita terus belajar dari sejarah dan pengalaman dari berbagai sumber agar kita bisa menjadi katalisator perekonomian Indonesia yang semakin mumpuni," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja