Sri Mulyani Minta Dirjen Kekayaan Negara yang Baru Selesaikan Piutang

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Dirjen Kekayaan Negara yang baru saja dilantik, Rionald Silaban, untuk menyelesaikan semua piutang negara.

Sri Mulyani mengatakan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas belanja modal dari aset. Namun di sisi lain, dia juga bertugas menagih semua piutang negara.

"Saya minta Pak Rio mampu meningkatkan kemampuan kita di dalam menyelesaikan dan mengelola piutang negara dan kekayaan negara lainnya. Tugas penagihan untuk beberapa outstanding issue memiliki peranan yang strategis," katanya, Jumat (12/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan penagihan piutang negara tersebut membutuhkan integritas dan komitmen penegakan hukum yang tinggi. Oleh karena itu, dia juga menyarankan Rionald agar memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan piutang negara.

Selain soal piutang, Sri mulyani juga meminta Rionald meningkatkan pengelolaan aset negara agar penerimaan tidak hanya mengandalkan dari perpajakan. Menurutnya, tingkat peradaban suatu negara akan terlihat dari bagaimana aset bisa dimanfaatkan efektif, bukan sebagai aset idle.

Selain Rionald, hari ini Sri Mulyani juga melantik 5 pejabat eselon eselon I lain di lingkungan Kemenkeu, yakni pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Simak 'Sri Mulyani Rombak Susunan 6 Pejabat Eselon I, Siapa Saja?'.

Kepada Heru Pambudi yang kini menjadi Sekretaris Jenderal, Sri Mulyani berpesan agar melanjutkan transformasi teknologi digital dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kemenkeu. Menurutnya, transformasi kelembagaan dan SDM menjadi prioritas tertinggi yang harus berlanjut.

Sri Mulyani menilai keberhasilan Kemenkeu akan selalu diukur dari keberhasilan mengelola keuangan negara. Dia pun meminta Heru menerapkan kemampuan dan pengalamannya ketika menjadi Dirjen Bea dan Cukai di jabatan yang baru.

Kemudian, Sri Mulyani meminta Isa Rachmatarwata, sebagai Dirjen Anggaran yang baru, untuk langsung bekerja menyelesaikan seluruh proses daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) program pemulihan ekonomi nasional 2021 yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Isa juga harus bekerja sama dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyiapkan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022 yang akan dibahas bersama DPR.

Sementara untuk Askolani, sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Sri Mulyani meminta agar target penerimaan negara senilai Rp214,96 triliun dapat tercapai. Menurutnya, Askolani juga harus melanjutkan upaya optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

Optimalisasi penerimaan negera juga bisa dilakukan dengan membangun data analitik bersama dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Anggaran.

Khusus untuk Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto, Sri Mulyani meminta kelanjutan reformasi agar pengelolaan keuangan negara makin efisien dan akuntabel. Dia juga ingin Hadiyanto mengawasi proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjalin hubungan harmonis dengan auditor eksternal tersebut.

"Saya harap opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap bisa kita pertahankan untuk audit APBN, LKPP, dan LK BUN 2020 dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Adapun kepada Kepala BPPK Andin Hadiyanto, Sri Mulyani berpesan agar dapat melanjutkan transformasi untuk meningkatkan kapasitas Kemenkeu sebagai knowledge institutions. Kemudian, dia juga meminta Andin memberi perhatian khusus kepada transformasi PKN STAN, terutama dalam memformulasikan kurikulum agar sesuai dengan tantangan keuangan negara di masa depan.

"Transformasi ini harus bisa menghasilkan proses pendidikan, membentuk lulusan-lulusan PKN STAN yang kompeten, profesional, berintegritas, dan selalu ingin maju membangun NKRI di bidang keuangan negara," imbuhnya. (kaw)