Sri Mulyani: Korporasi di Indonesia Masih Alami Tekanan

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan secara bulanan pada Juli 2020 masih mengalami kontraksi 45,55%, lebih dalam dibanding capaian pada Juni 2020 yang tercatat minus 38,12%.

Hal ini dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/8/2020). Sri Mulyani menyebut kondisi itu disebabkan oleh pandemi virus Corona yang menekan korporasi di Indonesia.

"Pada penerimaan PPh badan kita lihat korporasi di Indonesia masih mengalami tekanan," katanya.

Kontraksi pada penerimaan PPh badan telah terjadi sejak kuartal I/2020. Saat itu, kontraksi penerimaan PPh badan tercatat sebesar minus 13,56%.

Pada April 2020, penerimaan PPh badan mengalami kontraksi makin dalam hingga minus 16,44%. Puncak kontraksi terjadi pada Mei, yakni minus 53,9%. Kontraksi mulai mengecil pada Juni, tetapi kembali memburuk pada Juli 2020.

Sri Mulyani menyebut kontraksi pada penerimaan PPh badan tersebut merupakan efek lanjutan dari pandemi virus Corona pada perekonomian di Indonesia. Menurutnya, banyak korporasi yang mengalami penurunan aktivitas usaha sehingga langsung berdampak pada penerimaan PPh badan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap kontraksi penerimaan PPh badan semakin kecil pada Agustus. Namun, di sisi lain, pemerintah juga telah memperbesar diskon angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50%. Simak artikel ‘Pemanfaatan Insentif Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Paling Besar’.

Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 26 pada Juli 2020 juga mengalami kontraksi hingga 57,68%. Kondisi itu membalik catatan positif penerimaan PPh Pasal pada Juni yang mampu tumbuh positif 17,61%. Pada Mei 2020, kontraksinya sebesar 19,69%.

Penerimaan PPh final juga menunjukkan pola yang sama, yakni kembali kontraksi setelah pada Juni mampu tumbuh positif. Pada Juli 2020, pertumbuhannya terkontraksi 7,25%. Sementara, pada Juni mampu tumbuh positif 3,91%. (kaw)