Sri Mulyani Jelaskan Dampak UU HPP dalam Jangka Pendek dan Panjang

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan memberikan dampak positif, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sri Mulyani mengatakan UU HPP merupakan bagian dari langkah reformasi struktural yang ditempuh pemerintah. Dengan penataan ulang sistem perpajakan, lanjutnya, diharapkan tercipta asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

"Dalam jangka pendek, upaya tersebut sejalan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari upaya percepatan pemulihan ekonomi yang saat ini terus dilakukan," katanya, dikutip pada Minggu (31/10/2021).

Sri Mulyani menilai APBN saat ini bekerja kerja dalam penanganan pandemi Covid-19, memberikan perlindungan sosial, dan mempercepat pemulihan ekonomi ketika penerimaan negara menurun. Dia berharap UU HPP dapat mempercepat pemulihan penerimaan negara dan konsolidasi fiskal.

Seiring dengan implementasi UU HPP, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.649,3 triliun pada tahun depan atau setara 109,2% dari target yang ditetapkan pada UU APBN 2022 sejumlah Rp1.510,0 triliun

Pemerintah juga memperkirakan rasio pajak (tax ratio) mencapai 9,22% pada tahun depan, atau lebih tinggi dari estimasi awal sebesar 8,44% PDB. Tahun berikutnya, pemerintah menargetkan rasio pajak menjadi 9,29%, 9,53% pada 2023, dan 10,12% pada 2025.

Dalam jangka panjang, lanjut Sri Mulyani, UU HPP akan menjadi modal kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dinamis pada masa depan. Salah satunya adalah dalam memperluas basis perpajakan.

Menurutnya, perluasan basis perpajakan sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam pengumpulan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, serta pajak karbon.

"Pajak karbon akan menjadi salah satu tahapan dalam road map menuju green economy yang mendukung peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian di masa depan," ujar Sri Mulyani. (rig)