Sri Mulyani: Jangan Sampai Rem Harus Diinjak

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai risiko lonjakan kasus Covid-19 pada akhir 2020 karena dampaknya juga akan melebar hingga ke perekonomian.

Sri Mulyani mengatakan saat ini banyak negara maju harus kembali memperketat mobilitas warganya seiring dengan adanya lonjakan kasus Covid-19. Menurutnya, kewaspadaan serupa juga harus berlaku di Indonesia karena akan ada banyak hari libur pada akhir tahun ini.

"Indonesia perlu mewaspadai akhir tahun. Ketika kegiatan masyarakat meningkat akibat liburan panjang. Kemarin kita punya Pilkada dan kita harus betul-betul menjaga jangan sampai rem harus diinjak karena Covid mengalami eskalasi sangat besar," katanya dalam sebuah webinar, Senin (14/12/2020).

Sri Mulyani mengatakan beberapa negara seperti Prancis, Norwegia, Swedia, Jepang, dan Korea Selatan sedang dihadapkan pada situasi lonjakan kasus Covid-19 walaupun telah memiliki sistem kesehatan yang baik. Dengan risiko penularan yang masih tinggi, dia menegaskan Covid-19 tidak boleh diremehkan.

Sepanjang Desember 2020, pemerintah telah menetapkan beberapa hari libur nasional dan cuti bersama yang berisiko menimbulkan klaster penularan Covid-19. Misalnya, pada 9 Desember untuk Pilkada serentak, 24-25 Desember libur Natal, serta 31 Desember 2020, dan 1 Januari 2021 sebagai libur tahun baru.

Dia pun mengimbau masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 hingga nantinya pemerintah melakukan program vaksinasi.

Sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani juga bersiap dengan memberikan dukungan APBN untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan. Misalnya, melalui pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, peningkatan layanan rumah sakit, serta pemberian insentif bagi tenaga medis.

Pemerintah telah menganggarkan dana untuk bidang kesehatan senilai Rp97,9 triliun pada tahun ini. Jika tidak terserap sepenuhnya, sisa dananya akan dipakai untuk program vaksinasi Covid-19 pada tahun depan. Pemerintah juga kembali menganggarkan dana penanganan kesehatan senilai Rp25,4 triliun.

"Kami bersama kementerian terkait terus merencanakan kebutuhan anggaran tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita masuki," ujarnya. (kaw)