BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Sri Mulyani: Guru Honorer Juga Dapat Subsidi Gaji

Redaksi DDTCNews | Senin, 24 Agustus 2020 | 13:49 WIB
Sri Mulyani: Guru Honorer Juga Dapat Subsidi Gaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut para guru honorer termasuk dalam penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji untuk pekerja yang akan mulai dicairkan hari ini.

Sri Mulyani mengatakan pendataan para guru honorer tersebut terus dilakukan BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, dia tidak menyebut jumlah guru honorer yang akan menerima subsidi gaji tersebut.

"Guru honorer dimasukkan dalam penerima manfaat ini, baik yang sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun yang sekarang di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun KemenPAN-RB," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Sri Mulyani mengatakan program subsidi gaji untuk pekerja tersebut telah dirancang untuk mengakomodasi guru honorer yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun pekerja di kantor pemerintahan nonaparatur sipil negara (non-ASN). Pekerja non-ASN itu misalnya cleaning service.

Menurut Sri Mulyani, bantuan subsidi gaji diberikan kepada kelompok pekerja tertentu untuk menguatkan daya dorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Simak artikel ‘Asyik! Kata Sri Mulyani, Subsidi Gaji Karyawan Cair Mulai Hari Ini’.

Adapun syarat guru honorer atau pegawai pemerintahan non-ASN penerima subsidi gaji yakni warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, bergaji di bawah Rp5 juta, serta memiliki rekening bank yang aktif.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Namun pada pekerja swasta, syarat memperoleh subsidi gaji harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, serta aktif membayar iuran.

Sri Mulyani menyebut anggaran yang disediakan untuk memberi subsidi gaji mencapai Rp37,87 triliun. Anggaran itu akan menjangkau 15,7 juta pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi gaji. Masing-masing pekerja akan mendapat uang tunai Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan atau totalnya Rp2,4 juta.

"Ini dilakukan transfer langsung dalam dua kali penyaluran,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Agustus 2020 | 22:05 WIB

Alhamdulillah adanya concern pendataan yang jelas disini tentunya menunjukan intergritas arah kebijakan yang adil. Semoga ini dapat menggenjot pasar dan menguatkan penerimaan pajak dari aktivitas didalamnya

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?