Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut para guru honorer termasuk dalam penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji untuk pekerja yang akan mulai dicairkan hari ini.
Sri Mulyani mengatakan pendataan para guru honorer tersebut terus dilakukan BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, dia tidak menyebut jumlah guru honorer yang akan menerima subsidi gaji tersebut.
"Guru honorer dimasukkan dalam penerima manfaat ini, baik yang sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun yang sekarang di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun KemenPAN-RB," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).
Sri Mulyani mengatakan program subsidi gaji untuk pekerja tersebut telah dirancang untuk mengakomodasi guru honorer yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun pekerja di kantor pemerintahan nonaparatur sipil negara (non-ASN). Pekerja non-ASN itu misalnya cleaning service.
Menurut Sri Mulyani, bantuan subsidi gaji diberikan kepada kelompok pekerja tertentu untuk menguatkan daya dorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Simak artikel ‘Asyik! Kata Sri Mulyani, Subsidi Gaji Karyawan Cair Mulai Hari Ini’.
Adapun syarat guru honorer atau pegawai pemerintahan non-ASN penerima subsidi gaji yakni warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, bergaji di bawah Rp5 juta, serta memiliki rekening bank yang aktif.
Namun pada pekerja swasta, syarat memperoleh subsidi gaji harus terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, serta aktif membayar iuran.
Sri Mulyani menyebut anggaran yang disediakan untuk memberi subsidi gaji mencapai Rp37,87 triliun. Anggaran itu akan menjangkau 15,7 juta pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi gaji. Masing-masing pekerja akan mendapat uang tunai Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan atau totalnya Rp2,4 juta.
"Ini dilakukan transfer langsung dalam dua kali penyaluran,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Alhamdulillah adanya concern pendataan yang jelas disini tentunya menunjukan intergritas arah kebijakan yang adil. Semoga ini dapat menggenjot pasar dan menguatkan penerimaan pajak dari aktivitas didalamnya