PASCA-PILPRES AS

Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 November 2016 | 17:48 WIB
Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tidak khawatir dengan hasil Pilpres Amerika Serikat yang menyebabkan kondisi pasar sedikit mengalami guncangan. Kondisi perekonomian Indonesia diyakini berada dalam kondisi cukup baik.

Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi perekonomian dunia yang tengah dialami, seharusnya bukan menjadi kekhawatiran pada sejumlah investor di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

“Kondisi rupiah bergantung pada penawaran dan permintaan, bahkan ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan impor dan pelunasan utang. Kekhawatiran itu bisa ditampik karena permintaan bisa dipenuhi dengan supply yang ada, jadi tidak akan ada overshoot,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/11).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Dia menyatakan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan karena kondisi fiskal dan makro yang terjaga sangat baik. Hal ini juga meliputi rasio utang pemerintah dan swasta yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Sri menekankan kuatnya fundamental ekonomi juga disebabkan oleh defisit APBN yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. “Jadi tidak ada alasan buat mereka khawatir terhadap pondasi pengelolaan APBN kita. Pemerintah akan tetap berupaya untuk tetap menjaga kondisi ekonomi nasional untuk berada dalam kondisi yang naik,” tuturnya.

Bahkan ia menyadari kebutuhan impor, pembayaran utang dan lainnya pun masih bisa dijaga dengan pasokan devisa yang dimiliki Indonesia. Sri pun mengimbau kepada seluruh investor baik dalam dan luar negeri untuk tidak khawatir dengan fundamental ekonomi Indonesia.

Di sisi lain pemerintah tetap mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dari utang, non utang, impor, non impor. Hal tersebut berupa pembayaran anak sekolah serta pembayaran dividen, sehingga secara rasional pondasi ekonominya masih bisa dijelaskan dengan angka-angka kredibel. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis