Sri Mulyani Bertemu Presiden Bank Dunia di Jepang, Apa yang Dibahas?

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bank Dunia David Malpass di sela-sela pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G20 di Jepang, akhir pekan lalu.

Mengutip informasi dalam laman resmi Kemenkeu, pertemuan tersebut membahas reformasi yang dilakukan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sri Mulyani menegaskan reformasi dilakukan baik dari aspek regulasi, institusi, maupun kebijakan untuk meningkatkan penerimaan.

“Salah satu bentuk ketiga reformasi tersebut adalah kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” ujarnya, seperti dikutip pada Senin (10/6/2019).

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan reformasi struktural juga terus dilakukan Indonesia. Reformasi struktural tersebut terutama di bidang penanaman modal dengan mengurangi daftar negatif investasi (DNI) secara berkelanjutan untuk menarik masuk aliran modal.

Adapun fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta reformasi institusional. Dia pun memiliki perhatian pada kontraksi perdagangan karena pengaruh global yang berisiko mengancam pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyerukan agar kondisi ekonomi global perlu diantisipasi hingga jangka menengah karena cukup mengkhawatirkan. Harga komoditas, khususnya pertambangan, akan tertekan dan berdampak kepada penerimaan negara. Dia berharap sebagian guncangan ekonomi akan diserap sisi pengeluaran sebagai automatic stabilizer.

Presiden Bank Dunia David Malpass menyarankan agar pemerintah Indonesia tetap menjalankan reformasi struktural di tengah kondisi ekonomi global yang memang masih relatif rentan. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan komitmen pemerintah.

Terkait pesatnya perkembangan ekonomi digital – berpengaruh pada perpajakan –, dia berpendapat ada dua aspek terpisah yang perlu diperhatikan. Keduanya adalah nilai data dan cara perusahaan melakukan transaksi bisnis. (kaw)