PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani: Akademisi Dibutuhkan Dalam Pengembangan Infrastruktur

Redaksi DDTCNews | Jumat, 26 April 2019 | 14:45 WIB
Sri Mulyani: Akademisi Dibutuhkan Dalam Pengembangan Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Peran akademisi tidak dapat dipandang sebelah mata. Setidaknya hal tersebut berlaku dalam mengembangan infrastruktur nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut dalam Infrastructure Summit 2019 dengan tajuk ‘Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government’. Menurutanya, akademisi memainkan peran penting karena sumber keilmuan yang berguna untuk akselerasi pembangunan.

“Universitas harus memilikii kompetensi dan atensi yang baik terhadap hal ini [pengembangan infrastruktur],” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (26/4/2019).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Bersama dengan sektor swasta dan pemerintah kelompok akademisi menjadi tiga aktor dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap ide dan masukan dari kalangan akademisi menjadi landasan kokoh dalam menyusun arah pembangunan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan kalangan akademisi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Ia berharap para akademisi dapat memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan infrastruktur bangsa melalui realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Akademisi, swasta, dan pemerintah adalah triple helix yang mampu menciptakan perubahan pada suatu negara," paparnya.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Seperti diketahui, Infrastructure Summit ini merupakan bagian dari Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) bersama University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) mengadakan kegiatan ini untuk mempertemukan universitas‐universitas terkemuka di Indonesia.

Acara ini juga sebagai ajang untuk saling berdiskusi serta membahas berbagai ide dan masukan terhadap pengembangan infrastruktur. Pembangunan baik skala nasional maupun regional, utamanya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usana (KPBU).

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik