PENGAMPUNAN PAJAK

Sosialisasi Tax Amnesty Tunggu Kepastian PMK

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 Juli 2016 | 09:19 WIB
Sosialisasi Tax Amnesty Tunggu Kepastian PMK

JAKARTA, DDTCNews – Kementeria Keuangan menyatakan proses sosialisasi program pengampunan pajak sudah dipersiapkan dengan teliti guna tercapainya kelancaran dan kesuksesan program tersebut.

Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Luky Alfirman mengatakan program sosialisasi secara matang akan sangat membantu masyarakat dalam memahami teknis program tax amnesty.

“Pekan depan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ditargetkan selesai dan bisa langsung menjalankan sosialisasi ke masyarakat secara maksimal,” ucap Luky Alfirman di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/7).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Luky menambahkan, 18 Juli 2016 nanti diharapkan program pengampunan pajak sudah bisa berjalan, akan tetapi rencana ini masih tetap menunggu kepastian PMK agar program ini berjalan sesuai proses.

“Penegakan perpajakan sering berjalan tidak mudah, kendati demikian tanggung jawab sosialisasi akan dibagi ke berbagai kantor pajak guna menggapai masyarakat dari berbagai lokasi di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya sosialisasi seperti dengan talkshow conferrence. Ditjen Pajak (DJP) juga sudah mempersiapkan kesiapan sosialisasi dengan cara Training of Trainer (ToT), mempersiapkan materi sosialisasi, dan materi Frequently Asked Question (FAQ).

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

“Ini dilakukan karena bulan pertama program pengampunan pajak akan sangat krusial,” jelas Luky.

Luky berharap masyarakat dapat memperoleh informasi sosialisasi yang seragam. “Ini dilakukan karena bulan pertama program pengampunan pajak akan sangat krusial,” jelas Luky. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?