Soal Proyek Core Tax System, Begini Keinginan Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax administration system bisa menjadi fondasi yang kuat dalam pengumpulan pajak oleh Ditjen Pajak (DJP).

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak masih akan menghadapi tantangan berat di masa depan akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, pemulihan penerimaan pajak tidak bisa secepat perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami berharap [core tax system] ini menjadi fondasi yang kuat untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tugas konstitusinya yang sangat berat, yaitu tax ratio dan mengoleksi penerimaan pajak secara efisien, adil, dan pasti," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (8/12/2020).

Sri Mulyani mengatakan pembaruan core tax system itu menunjukkan dukungan penuh Kementerian Keuangan kepada DJP untuk bangun sistem database dan informasi perpajakan. Dia meyakini sistem perpajakan Indonesia akan semakin efisien, transparan, dan akuntabel di masa depan.

Pemerintah menargetkan penerapan core tax system tersebut mulai 2023 atau 2024. Saat ini, saat ini DJP telah menunjuk agen pengadaan (procurement agent) untuk pembaruan core tax system dan langsung mulai bekerja, walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Pembaruan core tax system tersebut merupakan perintah dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi core tax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).

Pembaruan core tax administration system terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Pertama, pengadaan agen pengadaan yang diperkirakan menelan Rp37,8 miliar. Kedua, pengadaan system integrator sistem inti administrasi perpajakan, yang diproyeksi membutuhkan Rp1,86 triliun.

Ketiga, pengadaan jasa konsultansi owner's agent - project management and quality assurance, yang bernilai sekitar Rp125,7 miliar. Keempat, pengadaan jasa konsultansi owner's agent – change management, yang bernilai Rp23,4 miliar.

"Kami sedang dalam proses membangun sistem perpajakan inti atau core tax system, yang akan mengubah seluruh IT system," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Dia menambahkan pemerintah secara bersamaan juga melakukan upaya reformasi perpajakan lainnya, agar penerimaan pajak meningkat dan tax ratio semakin tinggi. Reformasi itu dimulai dari sisi organisasi, sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola perpajakan di Indonesia. (Bsi)