Soal Perubahan Ikatan Dinas Lulusan STAN, Begini Tanggapan Alumni

JAKARTA, DDTCNews - Politisi Partai Golkar yang juga alumni STAN Mukhamad Misbakhun menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 226/2020 yang merevisi ketentuan alokasi dan ikatan dinas lulusan prodi I, prodi III, dan prodi IV PKN STAN.

Misbakhun mengatakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan secara kelembagaan memang memiliki kewenangan untuk membuat aturan mengenai ikatan dinas bagi lulusan PKN STAN.

"Bagi saya itu wajar, yang utama jangan sampai upaya Kementerian Keuangan untuk mendapatkan SDM unggul dengan rekruitmen sejak awal bagi lulusan SMA untuk masuk ke PKN STAN menjadi terkendala karena aturan teknis yang dibuat," ujar Misbakhun, Rabu (3/1/2021).

Aturan teknis pada PMK No. 226/2020 diharap dapat memperkuat daya tarik PKN STAN sebagai sekolah kedinasan yang bisa merekrut lulusan terbaik dari SMA seluruh Indonesia.

"Saya berharap Kementerian Keuangan bisa mendapatkan SDM unggul dengan kualitas terbaik seperti yang selama ini terjadi," ujar Misbakhun.

Seperti diketahui, PMK No. 226/2020 ditetapkan untuk merevisi ketentuan sebelumnya yakni PMK No. 184/2018. Revisi PMK No. 184/2018 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kebijakan organisasi dan pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada PMK terbaru ini, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Biro SDM diberi kewenangan untuk mengusulkan perubahan perjanjian ikatan dinas apabila terdapat kebutuhan atau dinamika organisasi.

Perubahan perjanjian ikatan dinas tersebut dilaksanakan berdasarkan antara 3 pihak dalam perjanjian, yakni lulusan prodi I, prodi III, dan prodi IV PKN STAN, orang tua atau wali lulusan, dan sekretaris unit eselon I tempat lulusan ditempatkan.

Lulusan juga bisa dibebaskan dari beban mengganti biaya pendidikan dan ganti rugi apabila lulusan tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS atau tidak diangkat sebagai CPNS karena alasan yang sah yang ditetapkan oleh Biro SDM.

Alasan sah yang dimaksud meliputi perubahan peraturan atau kebijakan di tingkat nasional, perubahan arah kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan kebutuhan SDM, atau akibat kondisi tertentu dari lulusan yang menyebabkan lulusan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai CPNS.

Seperti diketahui, kebutuhan SDM Kementerian Keuangan pada 2020 dan 2024 akan terus berkurang dari tahun ke tahun. Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan pada PMK No. 77/2020, Menteri Keuangan telah menerapkan kebijakan minus growth terhitung sejak 2020.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pada 2024 hanya sebanyak 75.263 ASN, lebih kecil dari jumlah ASN per 2020 yang berdasarkan catatan Renstra Kementerian Keuangan sebanyak 80.926 ASN. (Bsi)