Soal Perluasan Jabatan Fungsional di DJP, Ini Kata Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan alternatif jalur karier pegawai melalui penataan dan perluasan jabatan fungsional.

Berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020—2024, otoritas pajak akan memperbanyak pembentukan jabatan fungsional. Kebijakan ini diproyeksi akan membuat sumber daya aparatur DJP nantinya akan didominasi oleh pegawai dengan kompetensi teknis yang kuat.

“Strategi penataan dan perluasan jabatan fungsional dalam rangka delayering dilakukan dengan tujuan untuk memberikan alternatif jalur karier pegawai melalui jabatan spesialisasi yang komprehensif,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam video yang diunggah di Youtube DJP, dikutip pada Rabu (11/11/2020).

Suryo mengatakan perluasan jabatan fungsional ini dapat mendorong peningkatan kompetensi serta profesionalitas pegawai. Saat ini, dari total pegawai DJP yang mencapai 44.784 orang, sebayak 85,85% atau 38.490 orang berada dalam posisi struktural. Hanya 14,05% yang menduduki jabatan fungsional.

Menurut otoritas, dalam Renstra DJP 2020—2024, kebutuhan sumber daya aparatur dalam 5 tahun mendatang disusun dengan memperhatikan perkembangan teknologi serta proses bisnis, terutama dengan mulai diimplementasikannya coretax administration system pada 2022.

Perubahan proses bisnis dan kebijakan model pengawasan akan diiringi dengan perubahan struktur organisasi. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur yang dibutuhkan.

Pemenuhan kebutuhan akan kompetensi teknis tersebut akan dipenuhi melalui pembentukan jabatan fungsional untuk menjalankan fungsi utama proses bisnis DJP, yaitu pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sejalan dengan kebijakan terkait dengan perluasan jabatan fungsional, DJP juga akan terus memperbaiki sistem pengukuran kinerja pegawai. Mekanisme reward and punishment yang adil dan transparan akan diciptakan.

“Ini sebagai upaya kami untuk meningkatkan semangat pegawai kami dalam bekerja,” ujar Suryo. (kaw)