EKONOMI DIGITAL

Soal Perkembangan Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital, Ini Kata DJP

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 November 2019 | 10:46 WIB
Soal Perkembangan Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital, Ini Kata DJP

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews – Pertemuan tahunan otoritas pajak Asia-Pasifik dalam Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) membahas perkembangan terkini dari perumusan konsensus global untuk pemajakan ekonomi digital.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan informasi terkini dari proses penyusuan konsensus global disampaikan langsung oleh Deputy Director of the OECD's Centre for Tax Policy and Administration Grace Navarro.

“Para pimpinan delegasi mendapatkan update langsung dari Grace Navarro,” katanya kepada DDTCNews, Senin (4/10/2019).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Informasi dari Garace Navarro, sambung John, harapan untuk mencapai konsensus global dalam pemajakan digital ekonomi masih terbuka. Semangat konsolidasi aturan main secara internasional tetap menjadi agenda utama negara-negara yang tergabung dalam Task Force on Digital Economy (TFDE) OECD.

Menurutnya, konsensus global menjadi solusi utama dalam memajaki transaksi ekonomi digital. Hal ini akan memberikan kepastian hukum kepada semua kepentingan, baik dari sisi otoritas, pelaku usaha, maupun konsumen.

Selain itu, konsensus juga dibutuhkan untuk mengerem semakin banyaknya negara atau yurisdiksi melakukan aksi unilateral dalam memajaki raksasa ekonomi digital seperti Google, Facebook, dan Amazon.

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Apalagi, beberapa negara seperti Inggris, Australia, India, dan Prancis telah secara efektif menerapkan kebijakan baru untuk menjawab tantangan ekonomi digital. Tren tersebut akan terus bertambah jika final report urung diselesaikan pada tahun depan.

“Pada prinsipnya, konsensus global dibutuhkan untuk menghindari makin banyaknya yurisdiksi, seperti UK, Prancis, India yang menerapkan initiative measures,” papar John.

Seperti yang diketahui, Inclusive Framework on BEPS, pada Januari 2017, memberikan mandat kepada TFDE untuk menghasilkan interim report (2018) dan final report (2020) mengenai aspek pemajakan ekonomi digital.

Baca Juga:
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Interim report sendiri pada dasarnya berisi paparan tentang segala perkembangan dan hal-hal yang telah dilakukan oleh TFDE dalam mengkaji aspek pemajakan atas ekonomi digital.

Perkembangan terkini menunjukan terdapat tiga opsi pendekatan dalam memajaki ekonomi digital yakni basis pemajakan berdasarkan user participation, market intangible, dan significant economic present. Pada akhirnya semua itu akan berujung pada final report yang akan menghasilkan suatu konsensus global untuk dijadikan panduan atau aturan main dalam memajaki ekonomi digital. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Rabu, 09 Oktober 2024 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN