PEMILU 2024

Soal Perdagangan Internasional, Ini Kata 3 Cawapres dalam Debat

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 22 Desember 2023 | 23:03 WIB
Soal Perdagangan Internasional, Ini Kata 3 Cawapres dalam Debat

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri) menyampaikan gagasannya disaksikan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA, DDTCNews – Strategi optimalisasi perdagangan internasional menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam debat pertama calon wakil presiden (cawapres) pada Selasa (22/12/2023). Pembahasan tersebut muncul pada segmen ketiga dengan pertanyaan dari para panelis.

Dengan subtema perdagangan, pertanyaan dari panelis disampaikan oleh moderator Liviana Cherlisa. Dia mengatakan untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Namun, pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi.

“Pertanyaanya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan?” ujar Liviana saat membacakan pertanyaan dari panelis. Adapun pertanyaan tersebut ditujukan kepada Mahfud MD.

Baca Juga:
Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahfud memaparkan 3 strategi perdagangan yang akan diusung paslon nomor urut 3. Pertama, mengoptimalkan diplomasi ekonomi dengan negara lain. Hal ini dilakukan agar duta besar Indonesia di luar negeri bisa menjadi duta ekonomi yang lebih maksimal.

Kedua, mengintegrasikan perdagangan nasional dan global. Hal ini dilakukan dengan membuat standar agar kualitas produk dalam negeri memenuhi standar internasional. Dengan demikian, produk tersebut bisa diterima di dunia global.

“Dan kita membuat regulasi di sini. agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh temen-temen kita sendiri, pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik,” ujar Mahfud

Baca Juga:
DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

Ketiga, mengutamakan penguatan ekonomi nasional. Strategi ini diusung agar ekonomi nasional juga bisa tumbuh di dalam negeri. Dengan demikian, produsen di dalam negeri bisa lebih produktif dan menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan standar internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Muhaiman mengatakan hal yang paling utama adalah menjadikan diplomat Indonesia menjadi pemasar yang tangguh.

“Yang paling penting adalah nyelepet para diplomat bagaimana berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif,”

Baca Juga:
PPN 12%, Setuju atau Tidak? Tulis Komentar Anda, Hadiahnya Buku DDTC

Selain itu, Muhaimin mengatakan penting untuk meningkatkan kualitas produk di dalam negeri agar bisa diterima secara internasional. Dia mengaku prihatin karena tidak adanya gerakan terstruktur untuk meningkatkan kualitas produk berstandar internasional.

“Saya sampai hari ini sangat prihatin, kita tidak ada satu pun yang meng-upgrade secara massif kualitas dan standar. Semuanya kayak dibiarkan tumbuh secara sendiri-sendiri. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari menteri perdagangan, menteri koperasi UMKM, dalam gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional,” tambah Muhaimin.

Gibran Rakabuming Raka juga diberikan kesempatan untuk merespons. Pada kesempatan tersebut, Gibran justru memberikan solusi yang dipandang lebih konkret, yaitu hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi bisa memberikan nilai tambah, ketimbang mengekspor barang mentah.

Baca Juga:
Kanal Pakpol DDTCNews Ditutup: 576 Konten Telah Diakses 1,78 Juta Kali

“Saya kasih contoh nikel, dulu sebelum ada hilirisasi kita ekspor hanya sekitar US$3 miliar. Sekarang, setelah hilirisasi bisa menjadi US$33 miliar. Ini saya baru bicara masalah nikel, belum bicara soal tembaga, bauksit, timah, dan lain-lain. Konret, singkat, padat, jelas,” ucap Gibran

Atas kedua tanggapan yang disampaikan, Mahfud kembali memberikan respons. Terkait dengan pendapat Muhaimin mengenai diplomasi yang normatif, menurut Mahfud hal tersebut akibat proses rekrutmen diplomat yang kurang mengutamakan kompetensi.

“Saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat kita bagus, sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai. Jadinya enggak jelas, dia enggak ngerti pengertian dasar-dasar diplomasi. Kalau saya diberikan kewenangan, diplomasi diatur kembali rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat.” Kata Mahfud.

Baca Juga:
580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Menanggapi soal langkah hilirisasi yang disampaikan Gibran, Mahfud menjelaskan bahwa hilirisasi sudah termasuk ke dalam paket strateginya. Mahfud menyatakan hilirisasi dan industrialisasi termasuk ke dalam strategi yang kedua, yaitu penguatan ketahanan ekonomi nasional.

“Soal hilirisasi, sudah masuk sebenernya mas Gibran. Saya tadi kan bicara penguatan ketahanan ekonomi nasional, itu di dalamnya sudah ada hilirisasi, industrialisasi yang aman terhadap lingkungan,” pungkas Mahfud. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 18:15 WIB HASIL DEBAT PAJAK 21-29 NOVEMBER 2024

Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Jumat, 22 November 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra