Soal Penurunan Daya Beli, Ini Tanggapan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah akhirnya mengakui fakta mengenai penurunan daya beli dan permintaan masyarakat pada momen puasa dan Lebaran 2017 ini. Pemerintah menganggap hal tersebut sebagai imbas dari melemahnya sektor pertambangan dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penurunan daya beli itu menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut akan dicermati dari semua sisi, baik sektoral maupun nasional. Dia sendiri berpendapat, penurunan daya beli itu diakibatkan terutama oleh melemahnya sektor pertambangan.

“Sektor pertambangan memengaruhi sektor lainnya, puncaknya pada kuartal terakhir 2016. Saya menganggap ini masih imbas perlemahan ekonomi selama 2014, 2015, 2016 karena faktor komoditas dan ekspor. Imbasnya masih terasa sampai sekarang,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/7).

Dalam catatan DDTCNews, pengakuan Sri Mulyani mengenai penurunan daya beli masyarakat ini adalah yang pertama diucapkan oleh pejabat pemerintah. Pejabat perekonomian lainnya, seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, masih ‘mengingkari’ fakta penurunan daya beli itu.

Pernyataan Menkeu ini dengan sendirinya mengubah perspektif dirinya terhadap fakta melandainya inflasi dalam 2 tahun terakhir ini. Desember lalu, alih-alih menangkap sinyal penurunan daya beli itu, Sri Mulyani masih menganggap hal tersebut sebagai imbas dari penurunan struktur biaya.

Pengecekan DDTCNews menunjukkan laju inflasi inti—yang merefleksikan daya beli dan permintaan masyarakat—selama momen puasa dan Lebaran 2017 (Mei-Juni) adalah yang terendah dibandingkan periode sama sejak 2009, atau sejak kali pertama BPS mengumumkan laju inflasi inti bulanan.

Dalam kesempatan itu, Menkeu menekankan, pemerintah akan terus bekerja mendorong daya beli masyarakat, khususnya yang rentan. Hal ini juga didukung beberapa program seperti meningkatkan jumlah program keluarga harapan menjadi 10 juta keluarga dan program belanja sosial lain.

“Dengan demikian, daya beli, terutama bagi mereka yang 25% atau bahkan 40% terbawah tetap terjaga. Kami menganggap untuk menaikkan daya beli adalah dengan confidence, jadikan itu melekat, karena itu soal dari sisi upah yang mencerminkan produktivitas,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan fokus untuk menggenjot investasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia. Pasalnya, kedua sektor tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian.

Pokok berikutnya adalah mendorong reformasi kebijakan yang dilakukan di bawah koordinasi Menko Perekonomian guna menyelesaikan berbagai problem struktural. Reformasi itu akan memperbaiki iklim dan minat investasi yang akan meningkatkan inovasi dan kreativitas ekonomi. (Gfa/Amu)