AMERIKA SERIKAT

Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya

Muhamad Wildan | Sabtu, 31 Juli 2021 | 07:00 WIB
Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) belum berencana menerapkan carbon border tax. Skema kebijakan ini diinisiasi Uni Eropa.

US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry mengatakan pemberlakuan carbon border tax atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) berpotensi mengganggu upaya multilateral AS dalam mendorong negara lain untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi lingkungan.

"Saat ini masih terlalu dini untuk mendiskusikan apakah sekarang waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan secara unilateral dan memberlakukan CBAM," ujar Kerry, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca Juga:
Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Rencananya, carbon border tax ini akan mulai dikenakan pada 2026. Pada 2023 hingga 2025, importir rencananya akan diminta melaporkan emission footprint dari produk yang diimpor. Pada 2026, carbon border tax akan dikenakan dan diperluas cakupannya ke komoditas-komoditas impor lainnya.

Adapun beberapa jenis barang impor yang rencananya akan dikenai carbon border tax pada 2026, antara lain besi, alumunium, semen, dan pupuk. Tidak hanya bertujuan untuk mencapai target pengurangan output emisi karbon, carbon border tax juga diberlakukan agar melindungi industri domestik Eropa dari kompetitor luar Eropa.

Terlepas dari hal tersebut, Kerry mengatakan Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan kepadanya untuk mengevaluasi segala konsekuensi yang berpotensi timbul bila Uni Eropa benar-benar menerapkan carbon border tax.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

"Dengan memperhatikan perkembangan carbon border tax di Uni Eropa, kita dapat melihat aspek-aspek yang mungkin serta yang tidak mungkin kita terapkan,” ujar Kerry, seperti dilansir time.com.

Meski belum diterapkan, sudah terdapat negara yang menentang rencana Uni Eropa tersebut, salah satunya adalah China. Adapun China memandang carbon border tax sebagai unilateral yang berpotensi mengganggu iklim perdagangan internasional.

Carbon border tax dipandang bertentangan dengan ketentuan WTO. Skema kebijakan itu juga tidak tidak konsisten dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Paris Agreement. Simak ‘China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Jumat, 22 November 2024 | 18:24 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Hingga 27%, Ini Daftar Tarif di Kawasan Awal Diterapkannya PPN

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra