Soal Pajak Hiburan, Pemkot dan DPRD Silang Pendapat

BATAM, DDTCNews - Kisruh soal kenaikan tarif pajak hiburan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari kata selesai. Pasalnya, pemerintah kota dan DPRD belum mencapai titik temu perihal penerapan tarif pajak yang saat ini dianggap terlalu tinggi oleh pelaku usaha.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta kenaikan pajak hiburan ditunda selama setahun. Bahkan Rudi sudah mengirim surat resmi ke DPRD Batam. Hanya, Komisi II DPRD Batam enggan menyetujui permintaan wali kota tersebut tanpa dasar argumen yang kuat.

“Mau naik, turun atau dihapuskan. Segala sesuatu harus punya dasar yang kuat,” ucap Ketua Komisi II DPRD Batam, Edward Brando, Selasa (24/4).

Seperti diketahui, tarif pajak terutama hiburan malam naik cukup signifikan. Kenaikan tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Batam No.7/2017 tentang Pajak Daerah, di mana tarif ditetapkan 35% untuk pajak diskotek, karaoke, panti pijat dan sejenisnya.

Kini, wali kota meminta penundaan penerapan perda tersebut selama satu tahun dan menurunkan tarif pajak hiburan menjadi 25%. Menanggapi permintaan tersebut, Edward berpendapat bahwa argumen kenaikan pajak bakal menurunkan sektor pariwisata harus didukung dengan data dan perhitungan yang presisi dan hal tersebut belum dilakukan oleh Pemkot Batam.

“Jadi semua itu ada ukuran. Sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban konkrit dari pemko. Artinya untuk sementara kami tegaskan, jika belum ada masukan yang konkrit, itu harus berjalan. Karena diatur di perda,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Pemkot Batam agar menyertakan data-data yang bisa dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan.

Pasalnya, kebijakan yang akan dikeluarkan akan berdampak langsung pada masyarakat baik yang menjadi wajib pajak maupun yang mengakses jasa hiburan di Batam.

"Kami minta minta datanya mana, indikator yang mendasari. Sampai sekarang belum diberikan. Kami tak mau keputusan kami subjektif karena suka atau tidak suka. Keputusan ini harus mampu dipertanggung jawabkan, termasuk ke masyarakat Kota Batam," tutupnya dilansir Batam Pos. (Gfa/Amu)