EKONOMI DIGITAL

Soal Pajak Digital, Wamenkeu: Dibutuhkan Win-Win Solution

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 Agustus 2019 | 13:58 WIB
Soal Pajak Digital, Wamenkeu: Dibutuhkan Win-Win Solution

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

JAKARTA, DDTCNews – Pemajakan atas ekonomi digital menjadi salah satu isu yang dibahas dalam skala global maupun domestik. Pemerintah berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan isu pemajakan atas ekonomi digital sudah menjadi pembahasan banyak pihak. Pergeseran pola hidup masyarakat tidak bisa dihindarkan dari arus digitalisasi yang semakin deras. Hal ini turut memberikan dampak di ranah perpajakan.

“Sudah terjadi shifting dari pola ekonomi konvensional menjadi digital. Dari kacamata perpajakan, [pergeseran itu] menjadi tantangan [terkait] bagaimana cara memungutnya,” katanya dalam diskusi bertajuk 'Aspek Perpajakan Atas Transaksi Ekonomi Digital' di Graha Akuntan, Kamis (29/8/2019).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Menurutnya, perlu terobosan kebijakan untuk menjawab tantangan pemajakan ekonomi digital. Pasalnya, proses bisnis yang jauh berbeda dengan konvensional memerlukan pendekatan baru terkait tata cara memungut pajak dari segmen ekonomi ini.

Oleh karena itu, dia berharap diskusi yang disajikan tidak berhenti pada tataran penyelenggaraan acara. Lebih jauh dari itu, dia mengharapkan adanya rekomendasi yang dihasilkan untuk menjadi basis perumusan kebijakan otoritas fiskal.

“Dari acara hari ini saya harap ada hasil rekomendasi untuk dikirim kepada kami sebagai otoritas, untuk basis penyusuan kebijakan sehingga akan menjadi win-win solution,” ujar Mardiasmo dalam diskusi yang digelar Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj—IAI) ini.

Baca Juga:
Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

Selain dukungan dan saran kebijakan dari berbagai pihak, Mardiasmo juga menyebutkan perumusan kebijakan pemajakan ekonomi digital juga harus merujuk praktik yang sudah dilakukan negara lain. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi ketentuan yang lengkap dan memberikan rasa keadilan bagi semua pelaku usaha.

“Kita juga perlu lihat best practice internasional karena pada prinsipnya pungutan pajak itu harus mudah, transparan, dan adil,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Selasa, 15 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Thomas Sebut Pajak Harus Adil dan Tidak Membebani Masyarakat

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Klinik Ekspor?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat