Soal Kejahatan Pajak, Parlemen Ingin Ada Polisi & Intelijen Keuangan

JAKARTA, DDTCNews – Parlemen Eropa mengadopsi peta jalan terperinci menuju perpajakan yang lebih adil dan lebih efektif, serta menanggulangi kejahatan keuangan.

Rekomendasi – dengan posisi 505 suara mendukung, 63 menentang, dan 87 abstain – disiapkan lebih dari setahun oleh Komite Khusus Parlemen untuk Kejahatan Keuangan, Penghindaran Pajak dan Penghindaran Pajak (TAX3).

Seperti dilansir Independent, berbagai temuan dan rekomendasi itu mulai dari merombak sistem untuk menangani kejahatan keuangan, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak. Ini terutama dengan meningkatkan kerja sama di semua bidang, hingga membentuk badan baru di tingkat Uni Eropa (UE) dan global.

Berikut ini berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Pertama, Komisi harus segera mulai bekerja atas proposal pembentukan polisi keuangan Eropa dan unit intelijen keuangan UE. Kedua, pengawas anti pencucian uang UE harus dibentuk.Ketiga, badan pajak global harus dibentuk di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keempat, kemauan politik negara-negara anggota terlihat kurang untuk mengatasi tax evasion/ avoidance dan kejahatan finansial.Kelima, tujuh negara UE (Belgia, Siprus, Hongaria, Irlandia, Luksemburg, Malta, dan Belanda) menunjukkan ciri-ciri tax haven dan memfasilitasi aggressive tax planning.

Keenam, visa dan paspor emas harus dihapus. Ketujuh, Denmark, Finlandia, Irlandia, dan Swedia dikritik karena mempertahankan oposisi mereka terhadap pajak layanan digital. Kedelapan, Belanda, dengan memfasilitasi aggressive tax planning, telah merampas pendapatan negara lain sekitar 11,2 miliar euro.

Kesembilan, beberapa bank Eropa telah terlibat dalam pencucian uang 'Troika Laundromat' Rusia. Beberapa bank tersebut seperti Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, dan ABN Amro Group NV.

Kesepuluh, perjanjian pajak multilateral dinilai menjadi jalan untuk masa depan. Kesebelas, whistleblowers dan wartawan investigasi harus lebih terlindungi sehingga EU Fund untuk membantuk mereka perlu dibentuk. (kaw)