BANTUAN SOSIAL

Soal Bansos yang Berlanjut pada 2022, BKF Sebut Tergantung 2 Hal Ini

Dian Kurniati | Senin, 14 Juni 2021 | 08:30 WIB
Soal Bansos yang Berlanjut pada 2022, BKF Sebut Tergantung 2 Hal Ini

Beberapa mengangkat kardus bantuan sosial yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan penentuan jenis program perlindungan sosial (perlinsos) yang berlanjut pada 2022 akan tergantung pada perkembangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan penentuan jenis program perlindungan sosial (perlinsos) yang berlanjut pada 2022 akan tergantung pada perkembangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Analis Kebijakan BKF Irma Marlina mengatakan pemerintah masih mengkaji kebutuhan program perlinsos pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun depan.

Menurutnya, pemberian program perlinsos juga dapat terus disesuaikan dengan kondisi fiskal. "Monitoring dan evaluasi terus kami lakukan secara kontinu," katanya dalam live di Instagram, Jumat (11/9/2021).

Baca Juga:
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Irma mengatakan pemerintah mulai menyusun APBN 2022, yang dalam prosesnya melihat kebijakan pada tahun sebelumnya dan proyeksi ke depan. Seperti halnya pada APBN 2021, pemerintah menyesuaikan pelaksanaan perlinsos dengan menghentikan sejumlah program seperti subsidi gaji.

Meski ada program yang dihapus, Irma menegaskan, hal tersebut tidak berarti perlindungan untuk masyarakat rentan bukan menjadi prioritas pemerintah.

Pada saat itu, pemerintah mengurangi jenis bantuan sosial dan mengalihkannya pada bantuan produktif ultramikro (BPUM) untuk mendorong sisi produksi agar lebih bergerak, seiring dengan ekonomi yang menunjukkan perbaikan.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Dengan pengurangan tersebut, alokasi perlinsos pun turun, dari Rp230 triliun pada 2020 menjadi Rp148 triliun tahun ini. "Beberapa bantuan di-switch ke bantuan yang lebih produktif, makanya BPUM dilanjutkan. Kami mendorong itu untuk pemberdayaan," ujarnya.

Secara umum, Irma menambahkan kajian tentang kelanjutan jenis perlinsos hanya berlaku pada program yang masuk dalam PEN. Sementara itu, masih banyak jenis perlinsos lain yang bersifat permanen, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, serta kartu prakerja.

"Selain PEN, yang reguler akan tetap ada," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah menghentikan program perlinsos seperti subsidi gaji pada Desember 2020. Setelahnya, bantuan subsidi listrik dan bansos tunai juga akan berakhir pada Juni 2021. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Senin, 16 Desember 2024 | 16:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2023

Begini Proporsi Penerima Fasilitas Pembebasan PPN atas Kebutuhan Pokok

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Perlu WP OP Siapkan Sebelum Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?