PENGAMPUNAN PAJAK

SMI Anjurkan BUMN Ikut Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 Desember 2016 | 06:36 WIB
SMI Anjurkan BUMN Ikut Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bersosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) dan berencana untuk menyasar BUMN lebih keras lagi. Sebab, hingga hari ini (30/11), baru 28 BUMN yang ikut program tersebut dari 701 wajib pajak BUMN yang ada di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tentu tahu wajib pajak BUMN yang dimaksud, hanya dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dia pun bisa segera menyambangi lokasi kediaman BUMN untuk langsung diajak ikut program tax amnesty.

“Yang hadir saat ini adalah yang telah menikmati modal negara. Ada BUMN yang menderita, hidup enggak, mati pun enggak, akhirnya hidup berkat pajak. Pajak bukan hal yang menyenangkan, tidak ada negara yang rakyatnya suka cita dengan tarif pajak yang tinggi, baik negara ideologi kiri, kanan, atas, bawah,” ujarnya di Jakarta.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Negara berhak untuk memungut pajak dari seluruh warganya, karena pajak adalah instrumen yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Program tax amnesty membuka peluang untuk seluruh jenis wajib pajak untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut.

Menurut Sri Mulyani, ada ada negara lain yang membuat Menteri Keuangannya turun langsung ke lapangan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo pun turut membantu sosialisasi dan turun langsung kepada masyakarat.

"Tax amnesty ini begitu penting. Sudah banyak yang mengakui bahwa tax amnesty Indonesia tersukses di dunia. Tapi, jangan katakan tidak perlu ikut karena sudah sukses," tutupnya. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi