Simplifikasi Tarif Cukai Rokok Perlu Berlanjut, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok menjadi jalan tengah yang perlu dilakukan secara bertahap.

Manager DDTC Fiscal Research & Advisory Denny Vissaro mengatakan sistem multi-tier yang kompleks justru menciptakan celah kecenderungan pemanfaatan tarif CHT dan harga jual eceran (HJE) yang lebih rendah.

“Simplifikasi struktur tarif cukai rokok merupakan jalan tengah yang mampu mengakomodasi tujuan pengendalian konsumsi, persaingan industri yang sehat, dan peningkatan penerimaan negara,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi yang digelar BAKN DPR, Jumat (16/9/2022).

Denny mengatakan sejatinya pemerintah sudah memiliki peta jalan simplifikasi tarif CHT dalam PMK 146/2017. Namun, simplifikasi pada 2019 batal diimplementasikan. Terbaru, mulai 2022, pemerintah melakukan simplifikasi struktur tarif CHT dari 10 layer menjadi 8 layer melalui PMK 192/2021.

Dengan kebijakan yang mulai berlaku pada 2022 tersebut, menurut Denny, arah simplifikasi sudah kembali ke jalur. Namun, untuk menjamin kepastian dan komitmen dari pemerintah, perlu ada blueprint simplifikasi struktur tarif CHT.

“Untuk menjamin kepastian dan komitmen pemerintah, diharapkan adanya blueprint simplifikasi yang dapat dijadikan pegangan para pelaku industri dan pemangku kebijakan,” imbuhnya.

Denny mengatakan kenaikan tarif CHT dan HJE yang tidak menentu, baik antargolongan maupun antarjenis hasil tembakau, menjadi salah satu permasalahan. Penetapan tarif CHT dan HJE yang tidak konsisten dapat menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap produktivitas para pelaku pasar.

Kondisi ini juga dapat berpengaruh pada peredaran rokok ilegal. Apabila kenaikan HJE terlalu tinggi, konsumen berpotensi memilih untuk mengkonsumsi produk ilegal dengan harga yang lebih murah. Apalagi, HJE merupakan harga penentu keputusan konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Denny juga menyampaikan adanya masalah ketidaksesuaian antara harga produk tembakau yang beredar di pasaran (harga transaksi pasar/HTP) dan harga yang didaftarkan atau tertera pada pita cukai di kemasan (HJE).

Akibatnya, predatory pricing dan perang harga antarpabrikan sulit untuk dihindari, sehingga fungsi cukai sebagai pengendali konsumsi rokok sulit diterapkan.

Kajian komprehensif mengenai permasalahan fundamental dan konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan CHT saat ini bisa Anda simak juga dalam Policy Note bertajuk Kebijakan Cukai Hasil Tembakau yang Berimbang & Berkepastian.

Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Mardi Harjo, Kasubag Rapat Sekretariat BAKN DPR M. Chairudin, Kasubag TU Sekretariat BAKN DPR Dwian Pujaswati, serta para tenaga ahli BAKN DPR. (kaw)