SULAWESI SELATAN

Siasati Pemotongan DAU, Silpa Dimaksimalkan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 September 2016 | 16:29 WIB
Siasati Pemotongan DAU, Silpa Dimaksimalkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (Foto: Pemprov Sulsel)

MAKASSAR, DDTCNews – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Selatan hingga saat ini tengah melakukan tahapan finalisasi draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 guna menyiasati pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dari hasil penyisiran kita untuk penghematan yang dilakukan SKPD ditemukan dana sebesar Rp 25,22 milliar. Selain itu masih ada Silpa sebesar Rp 129 milliar, ini akan dibagi berdasarkan skala prioritas SKPD,” kata Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Sulsel Jufri Rachman, pekan lalu.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyesuaikan adanya pemotongan dana Alokasi Khusus (DAK) di sektor infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat sebesar 10%, atau Rp42,5 miliar dari Rp425 miliar di APBD pokok.

Baca Juga:
Sri Mulyani Komitmen untuk Terus Tekan SiLPA, Ini Tujuannya

Jufri berharap agar pembahasan RAPBD-P 2016 ini bisa rampung sebelum bulan Oktober. Rencananya, lanjut dia akhir bulan ini, pihaknya sudah membahas RAPBD-P ini bersama Banggar DPRD Sulsel.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui jika APBD-P 2016 masih berfokus pada sektor pertanian dan kemaritiman. Karena beberapa program dan kebijakan penting tetap dilanjutkan di APBD-P ini.

“Finalisasi perubahan anggaran sementara diporsir oleh Bapeda. Saya cek hari ini, untuk persiapan APBD perubahan. Ada program baru, tapi yang main program tetap kita maksimalkan,” pungkasnya seperti dikutip makassaronline.com.

Saat ini APBD pokok 2016 Sulsel mencapai Rp6,7 triliun. Sebelumnya Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Latif mengakui jika batas maksimal penambahan anggaran di APBD perubahan sebesar 15%, seperti tahun lalu. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani Komitmen untuk Terus Tekan SiLPA, Ini Tujuannya

Kamis, 04 Juli 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Sabtu, 16 Desember 2023 | 16:00 WIB KINERJA FISKAL

Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Kamis, 19 Januari 2023 | 09:05 WIB KINERJA FISKAL

Tambal Pembiayaan Tahun Ini, Pemerintah Manfaatkan SiLPA Rp119 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN