MYANMAR

Siap-Siap... Turis Asing Bakal Dikenai Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Mei 2017 | 09:35 WIB
 Siap-Siap... Turis Asing Bakal Dikenai Pajak

NAYPYIDAW, DDTCNews – Pemerintah Myanmar akan segera memberlakukan pajak pariwisata bagi wisatawan asing yang berkunjung ke negeri Tanah Emas ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan promosi pariwisata negara tersebut.

Ketua Federasi Pariwisata Myanmar (Myanmar Tourism Federation/MTF) U Yan Win mengatakan rencana pemberlakuan pajak pariwisata tersebut telah disepakati oleh panitia pengembangan pariwisata dalam sebuah diskusi dengan Kementerian Pariwisata.

“Ini salah satu cara untuk mengumpulkan tambahan dana dalam anggaran program promosi pariwisata. Jadi penganggaran pariwisata tidak lagi hanya bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah saja,” ujarnya disela-sela diskusi yang dilakukan pada, Rabu (26/4) di Nay Pyi Taw.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Naikkan Pajak Turis Asing hingga 3 Kali Lipat

Panitia telah memutuskan untuk mengenakan pajak pariwisata bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Myanmar, bahkan pengunjung dengan visa bisnis pun harus membayar tambahan biaya sekitar US$1 atau sekitar Rp13.342 per malamnya pada saat menginap di hotel maupun guest host.

“Saya pikir penyelesaian aturan pajak baru ini akan memakan waktu sekitar enam bulan agar pemerintah dapat menyetujuinya dan menjalani prosedur, sebelum akhirnya memberlakukan pajak baru tersebut,” ungkap U Yan Win.

Ia menambahkan Kementerian Keuangan Myanmar harus membuat undang-undang pajak baru tersebut, kemudian diserahkan kepada Penasihat Negara untuk mendapatkan persetujuan.

Baca Juga:
Thailand Bakal Implementasikan Pajak Turis Asing Mulai 1 Januari 2023

“Tidak hanya di Myanmar, negara-negara lainnya di ASEAN dan di seluruh dunia pun telah memberlakukan pajak serupa pada para wisatawan asing,” jelasnya sepetri dikutip dalam mmtimes.com.

Rencananya, lanjut U Yan Win, pajak hanya akan diberlakukan bagi kunjungan wisatawan dalam jangka waktu singkat. Sementara, bagi pengunjung yang berada di Myanmar dalam jangka panjang, seperti individu yang berkerja di Myanmar belum ada pembahasan lebih lanjut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN