BERITA PAJAK HARI INI

Shortfall Pajak Berisiko Melebar Hingga Rp131,36 triliun

Kurniawan Agung Wicaksono | Kamis, 27 Desember 2018 | 08:16 WIB
Shortfall Pajak Berisiko Melebar Hingga Rp131,36 triliun

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak pada Desember, sesuai pola musiman, diestimasi akan lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (27/12/2018).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan rata-rata realisasi penerimaan bulanan sebelum Desember hanya mencapai 7-8%. Sementara, pada akhir tahun, realisasi penerimaan bisa mencapai 11-15% dari target.

Dengan target penerimaan dalam APBN 2018 senilai Rp1.424 triliun, realisasi penerimaan pada Desember tahun ini diestimasi mencapai Rp156,64 triliun hingga Rp213,6 triliun. Dengan realisasi per November Rp1.136 triliun, risiko pelebaran shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – masih terbuka.

Baca Juga:
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti besaran setoran pajak rokok ke rekening kas umum daerah (RKUD) untuk provinsi pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor KEP - 47/2018.

Penentuan proporsi pajak rokok yang diterima daerah berasal dari 10% dari cukai hasil tembakau (CHT), dibagi dengan jumlah penduduk yang dijadikan dasar pengitungan Dana Alokasi Umum (DAU) 2019.

Selanjutnya, beberapa media menyodorkan topik permintaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar pemerintah fokus pada insentif langsung berupa pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Shortfall Berisiko Melebar Hingga Mencapai Rp131,36 triliun.

Dengan estimasi penerimaan pajak pada Desember mencapai 11-15% dari target, realisasi selama setahun penuh diperkirakan mencapai Rp1.292,6 triliun hingga Rp1349,6 triliun. Padahal, outlook pemerintah mencapai Rp1.350,9 triliun. Dengan demikian, ada risiko pelebaran shortfall dari Rp73,1 triliun menjadi Rp131,36 triliun.

  • Beberapa Sumber Penerimaan Pajak Pada Desember

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan beberapa sumber penerimaan pajak pada Desember biasanya mencakup pajak dari pencairan belanja pemerintah, konsumsi masyarakat pada Natal dan tahun baru, serta extra effort tang dilakukan tiap kantor wilayah.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?
  • Tiga Daerah Penerima Alokasi Pajak Rokok Terbesar

Pajak rokok untuk 34 provinsi pada 2019 diestimasi senilai Rp15,56 triliun. Adapun tiga daerah yang mendapatkan alokasi paling besar adalah Jawa Barat (Rp2,6 triliun), Jawa Timur (Rp2,3 triliun), dan Jawa Tengah (Rp2,1 triliun).

  • Penurunan Tarif PPh Badan Diproyeksi Tingkatkan Daya Saing

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menilai insentif seperti tax holiday dan tax allowance tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengusaha. Insentif ini cenderung berefek lebih terhadap investasi atau penanaman modal dalam membangun perusahaan di Indonesia.

Menurutnya, insentif yang langsung dirasakan pengusaha sehingga berpengaruh pada perekonomian yakni pemangkasan tarif PPN dan PPh. Shinta mencontohkan penurunan tarif PPh badan akan berpengaruh pada daya saing ekonomi Indonesia. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo