PROVINSI DKI JAKARTA

Setoran Pajak Reklame Anjlok 42%

Redaksi DDTCNews | Minggu, 31 Juli 2016 | 18:07 WIB
Setoran Pajak Reklame Anjlok 42%

JAKARTA, DDTCNews — Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taman Sari, Jakarta Barat, memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 menurun dari tahun sebelumnya. Hal itu lantaran izin reklame di jalan protokol dan kawasan sentra bisnis tidak dapat diperpanjang. Padahal, tahun 2016 ditargetkan penerimaan pajak Taman Sari sebesar Rp 28,65 miliar.

Kepala UPPD Taman Sari, Andri Kunarso mengatakan, 562 dari total 1.058 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame jenis produk atau setara sebesar Rp 12,12 miliar yang tersebar di wilayah Taman Sari, tidak dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan reklame.

"Pergub Nomor 244 tahun 2015 mengatur sejumlah batasan penyelenggaran reklame produk yang terpasang di luar ruang (outdoor) di Ibukota. Karena tidak dapat diperpanjang itu, maka ada potensi penurunan penerimaan pajak reklame 2016 sekitar 42,3%. Jumlah itu dari SKPD pajak reklame yang tidak dapat diperpanjang," katanya, Minggu (31/7).

Baca Juga:
Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Mengacu pada pergub, kawasan Kota Tua dan sentra ekonomi di sekitar, seperti kawasan pertokoan Pinangsia, Jembatan Baru, Asemka, Mangga Dua, Pangeran Jayakarta, Pancoran Glodok, Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, masuk kategori kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Untuk mengejar target raihan pajak reklame, katanya sebagaimana dikutip beritajakarta.com, Andri mengaku menggencarkan berbagai upaya intensifikasi, termasuk optimalisasi pemantauan dan pengawasan reklame, di antaranya dengan menyelenggarakan Rabu tertib penyelenggaraan reklame.

Kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan persuasi pada wajib pajak untuk melapor dan membayarkan pajak reklame sesuai aturan. "Kami juga melakukan ekstensifikasi pajak reklame di pusat perbelanjaan atau komplek pertokoan dan hunian apartemen," tandasnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:33 WIB KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Jogja Mulai Bagikan SPPT PBB, Targetnya Rp130 Miliar

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:00 WIB KABUPATEN SUBANG

Tahun Ini Ada Lagi Penghapusan Denda PBB-P2! Jangan Lewatkan

Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 08 Februari 2025 | 16:00 WIB KP2KP ENREKANG

NPWP Jadi Syarat Melamar Kerja, Kantor Pajak Dipadati Pencari Kerja

Sabtu, 08 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jenis-Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang Harus Kamu Tahu!

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Siapkan Strategi Pengembangan Industri Mobil Listrik di RI

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:33 WIB KOTA YOGYAKARTA

Pemkot Jogja Mulai Bagikan SPPT PBB, Targetnya Rp130 Miliar

Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Pajak Akibat Penyitaan Rumah Orang Tua

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Negara, Pemerintah Perhatikan Sektor Perumahan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! DJP Lagi Siap-Siap Kirim Email Blast ke WP Soal Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mekanisme Pemungutan Pajak Hasil Bumi Kerajaan Majapahit