PROVINSI DKI JAKARTA

Setoran Pajak Reklame Anjlok 42%

Redaksi DDTCNews | Minggu, 31 Juli 2016 | 18:07 WIB
Setoran Pajak Reklame Anjlok 42%

JAKARTA, DDTCNews — Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taman Sari, Jakarta Barat, memperkirakan penerimaan pajak tahun 2016 menurun dari tahun sebelumnya. Hal itu lantaran izin reklame di jalan protokol dan kawasan sentra bisnis tidak dapat diperpanjang. Padahal, tahun 2016 ditargetkan penerimaan pajak Taman Sari sebesar Rp 28,65 miliar.

Kepala UPPD Taman Sari, Andri Kunarso mengatakan, 562 dari total 1.058 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame jenis produk atau setara sebesar Rp 12,12 miliar yang tersebar di wilayah Taman Sari, tidak dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan reklame.

"Pergub Nomor 244 tahun 2015 mengatur sejumlah batasan penyelenggaran reklame produk yang terpasang di luar ruang (outdoor) di Ibukota. Karena tidak dapat diperpanjang itu, maka ada potensi penurunan penerimaan pajak reklame 2016 sekitar 42,3%. Jumlah itu dari SKPD pajak reklame yang tidak dapat diperpanjang," katanya, Minggu (31/7).

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Mengacu pada pergub, kawasan Kota Tua dan sentra ekonomi di sekitar, seperti kawasan pertokoan Pinangsia, Jembatan Baru, Asemka, Mangga Dua, Pangeran Jayakarta, Pancoran Glodok, Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, masuk kategori kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Untuk mengejar target raihan pajak reklame, katanya sebagaimana dikutip beritajakarta.com, Andri mengaku menggencarkan berbagai upaya intensifikasi, termasuk optimalisasi pemantauan dan pengawasan reklame, di antaranya dengan menyelenggarakan Rabu tertib penyelenggaraan reklame.

Kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan persuasi pada wajib pajak untuk melapor dan membayarkan pajak reklame sesuai aturan. "Kami juga melakukan ekstensifikasi pajak reklame di pusat perbelanjaan atau komplek pertokoan dan hunian apartemen," tandasnya. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 29 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN SUBANG

Konsolidasi Internal Kuat, Target Pajak Daerah Tercapai Lebih Cepat

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Minggu, 29 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Dikritik Soal PPN 12 Persen, Respons Prabowo: Biasalah

Minggu, 29 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Agustus 2024: Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan Diubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Beri Klarifikasi, Tidak Bakal Ada Pajak Khusus Janda atau Duda

Minggu, 29 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Minggu, 29 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN SUBANG

Konsolidasi Internal Kuat, Target Pajak Daerah Tercapai Lebih Cepat

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

2 Tarif PPh Final untuk Penghasilan atas Bunga Simpanan Koperasi

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Batas Waktu Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak Berubah

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Antisipasi Lonjakan Konsumsi BBM pada Tahun Baru

Minggu, 29 Desember 2024 | 10:00 WIB POJK 27/2024

POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa