Ilustrasi.
GIANYAR, DDTCNews – Proses pembangunan kompleks pusat pemerintah (Puspem) Kabupaten Gianyar, Bali akan mundur dari jadwal akibat pandemi Covid-19.
Bupati Made Mahayastra mengatakan pandemi Covid-19 pada tahun ini memukul sebagian besar pos pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut menyebabkan sumber pembiayaan untuk pembangunan pusat pemerintahan dipastikan molor dari jadwal awal tahun depan.
"Rencananya pada 2022 sudah mulai membangun Puspem. Proses diawali dengan dengan pembebasan lahan. Namun, hal ini kami undur," katanya di Gedung DPRD Gianyar, Senin (12/10/2020).
Made menuturkan pemkab menggeser pagu belanja pembebasan lahan Puspem pada 2021 untuk sektor prioritas pada masa pandemi Covid-19. Dia menjamin pagu anggaran untuk belanja sosial sudah masuk dalam RAPBD 2021.
Dia menyebut dampak pandemi Covid-19 masih akan menekan perekonomian dan anggaran daerah tahun depan. Oleh karena itu, pemkab memasang target PAD realistis senilai Rp2,07 triliun pada 2021. Jumlah tersebut susut 29,1% atau Rp358,8 miliar dari target PAD dalam APBD 2020.
"Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang mengandalkan pemasukan dari industri pariwisata,” terangnya.
Made menambahkan sektor pariwisata diprediksi belum kembali normal pada tahu depan. Oleh karena itu, pemkab akan menempuh cara lain untuk mengamankan PAD yang sebagian besar bersinggungan dengan kegiatan pariwisata.
Salah satu kebijakan yang akan dilakukan dalam mengamankan penerimaan adalah dengan intensifikasi retribusi daerah. Selain itu, penggalian potensi akan dilakukan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain-lain dari PAD yang sah.
"Ini karena pandemi maka semuanya mundur. Namun, bersyukur masih bisa selesaikan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat," imbuhnya seperti dilansir balipuspanews.com. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.