PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Setoran PAD Hanya Tembus 75%, Lesunya Ekonomi Jadi Penyebab

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Januari 2018 | 09:05 WIB
Setoran PAD Hanya Tembus 75%, Lesunya Ekonomi Jadi Penyebab

PEKANBARU, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) gagal menembus target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2017. Hal ini dipicu oleh perekonomian yang lesu.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Kepri Herman mengatakan tahun lalu, PAD hanya mencapai Rp980,68 miliar atau 75% dari target sebesar Rp1.007,19 miliar.

“Kondisi perekonomian Provinsi Kepri juga memicu realisasi PAD tahun 2017 yang kurang Rp26,51 miliar. Meski begitu, realisasi dari PKB (pajak kendaraan nermotor) tahun lalu mencapai Rp365,84 miliar atau 109% dari target Rp354,83 miliar,” ucapnya di Provinsi Kepri, Kamis (18/1).

Baca Juga:
Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai Rp286,98 miliar atau 108,62% dari target Rp264,19 miliar. Realisasi itu diukur dari tingkat konsumsi pengguna kendaraan bermotor terhadap BBM.

“Kemudian realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hanya terbukukan Rp219,57 miliar atau 83,11% dari target Rp264,19 miliar. Minimnya realisasi BBNKB dipengaruhi oleh daya beli masyarakat,” katanya seperti dilansir batampos.co.id.

Sementara itu, dia menyatakan masih ada persoalan pada pajak air permukaan (PAP) yang belum rampung antara Pemprov Kepri dengan B.P. Batam dan Adya Tirta Batam (ATB), sehingga membuat realisasinya hanya Rp2,59 miliar atau 21,09% dari targetnya sebesar Rp12,28 miliar.

Baca Juga:
Demi Pajak, Mahasiswa di Malang Bakal Diminta Balik Nama Kendaraannya

Kendati demikian, Herman mengakui Pemprov Kepri sudah berdiskusi dengan kedua instansi tersebut. Ke depannya, Pemprov Kepri akan kembali melakukan pertemuan dengan BP Batam dan ATB untuk membahas kembali kelanjutan persoalan itu dan diharapkan bisa mendapatkan titik temu terbaik.

“Rendahnya realisasi PAP karena belum selesainya pembiacaraan Pemprov Kepri dengan BP Batam dan ATB. Sejauh ini kewajiban ATB ke kami sudah kita catat dan semakin bertambah, maka mungkin perlu solusi lebih lanjut agar memperoleh manfaat lebih tinggi dalam membangun daerah,” tegasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko