PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Setoran PAD Hanya Tembus 75%, Lesunya Ekonomi Jadi Penyebab

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Januari 2018 | 09:05 WIB
Setoran PAD Hanya Tembus 75%, Lesunya Ekonomi Jadi Penyebab

PEKANBARU, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) gagal menembus target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2017. Hal ini dipicu oleh perekonomian yang lesu.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Kepri Herman mengatakan tahun lalu, PAD hanya mencapai Rp980,68 miliar atau 75% dari target sebesar Rp1.007,19 miliar.

“Kondisi perekonomian Provinsi Kepri juga memicu realisasi PAD tahun 2017 yang kurang Rp26,51 miliar. Meski begitu, realisasi dari PKB (pajak kendaraan nermotor) tahun lalu mencapai Rp365,84 miliar atau 109% dari target Rp354,83 miliar,” ucapnya di Provinsi Kepri, Kamis (18/1).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai Rp286,98 miliar atau 108,62% dari target Rp264,19 miliar. Realisasi itu diukur dari tingkat konsumsi pengguna kendaraan bermotor terhadap BBM.

“Kemudian realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hanya terbukukan Rp219,57 miliar atau 83,11% dari target Rp264,19 miliar. Minimnya realisasi BBNKB dipengaruhi oleh daya beli masyarakat,” katanya seperti dilansir batampos.co.id.

Sementara itu, dia menyatakan masih ada persoalan pada pajak air permukaan (PAP) yang belum rampung antara Pemprov Kepri dengan B.P. Batam dan Adya Tirta Batam (ATB), sehingga membuat realisasinya hanya Rp2,59 miliar atau 21,09% dari targetnya sebesar Rp12,28 miliar.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kendati demikian, Herman mengakui Pemprov Kepri sudah berdiskusi dengan kedua instansi tersebut. Ke depannya, Pemprov Kepri akan kembali melakukan pertemuan dengan BP Batam dan ATB untuk membahas kembali kelanjutan persoalan itu dan diharapkan bisa mendapatkan titik temu terbaik.

“Rendahnya realisasi PAP karena belum selesainya pembiacaraan Pemprov Kepri dengan BP Batam dan ATB. Sejauh ini kewajiban ATB ke kami sudah kita catat dan semakin bertambah, maka mungkin perlu solusi lebih lanjut agar memperoleh manfaat lebih tinggi dalam membangun daerah,” tegasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?