NIGERIA

Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

Dian Kurniati | Minggu, 27 November 2022 | 07:00 WIB
Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews - Serikat Pekerja Tekstil dan Penjahit Nasional Nigeria, The National Union of Textile Garment and Tailoring Workers of Nigeria (NUTGTWN) meminta pemerintah menyediakan pemberian insentif pajak.

Presiden NUTGTWN Kamerad John Adaji mengatakan pemerintah perlu memberikan pembebasan pajak untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing industri tekstil. Menurutnya, strategi itu akan berdampak pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengkaji ulang kebijakannya dan mempertimbangkan keringanan pajak bagi industri kita untuk mendorong investasi dan mendorong persaingan yang sehat," katanya, dikutip pada Minggu (27/11/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Adaji menuturkan industri tekstil selama ini masih menjadi penyerap utama tenaga kerja di negara berkembang termasuk Nigeria. Selain itu, sektor usaha tersebut juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dia menilai tidak semua kebijakan pemerintah berpihak kepada industri padat karya. Menurutnya, pemberian insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) bakal mendorong industri tekstil melakukan ekspansi usaha.

Adaji juga mendorong pemerintah mengintensifkan kampanye untuk industrialisasi dan pembukaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Kami prihatin dengan situasi genting sektor manufaktur di Nigeria, khususnya karena hal itu memengaruhi industri tekstil dan berdampak terhadap kesejahteraan dan pekerjaan anggota kami," ujarnya seperti dilansir vanguardngr.com.

Adaji menambahkan masa depan Nigeria dan Afrika terletak pada kegiatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Menurutnya, langkah industrialisasi juga akan menentukan keberhasilan pemerintah mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Federal Adewale Bakare menyatakan pemerintah masih berkomitmen memajukan sektor tekstil.

Menurutnya, pemerintah dan pengusaha juga perlu duduk bersama untuk menyusun strategi baru agar industri tekstil dapat maju dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja