NIGERIA

Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

Dian Kurniati | Minggu, 27 November 2022 | 07:00 WIB
Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews - Serikat Pekerja Tekstil dan Penjahit Nasional Nigeria, The National Union of Textile Garment and Tailoring Workers of Nigeria (NUTGTWN) meminta pemerintah menyediakan pemberian insentif pajak.

Presiden NUTGTWN Kamerad John Adaji mengatakan pemerintah perlu memberikan pembebasan pajak untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing industri tekstil. Menurutnya, strategi itu akan berdampak pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja.

"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengkaji ulang kebijakannya dan mempertimbangkan keringanan pajak bagi industri kita untuk mendorong investasi dan mendorong persaingan yang sehat," katanya, dikutip pada Minggu (27/11/2022).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Adaji menuturkan industri tekstil selama ini masih menjadi penyerap utama tenaga kerja di negara berkembang termasuk Nigeria. Selain itu, sektor usaha tersebut juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dia menilai tidak semua kebijakan pemerintah berpihak kepada industri padat karya. Menurutnya, pemberian insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) bakal mendorong industri tekstil melakukan ekspansi usaha.

Adaji juga mendorong pemerintah mengintensifkan kampanye untuk industrialisasi dan pembukaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

"Kami prihatin dengan situasi genting sektor manufaktur di Nigeria, khususnya karena hal itu memengaruhi industri tekstil dan berdampak terhadap kesejahteraan dan pekerjaan anggota kami," ujarnya seperti dilansir vanguardngr.com.

Adaji menambahkan masa depan Nigeria dan Afrika terletak pada kegiatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Menurutnya, langkah industrialisasi juga akan menentukan keberhasilan pemerintah mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Federal Adewale Bakare menyatakan pemerintah masih berkomitmen memajukan sektor tekstil.

Menurutnya, pemerintah dan pengusaha juga perlu duduk bersama untuk menyusun strategi baru agar industri tekstil dapat maju dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan