ISRAEL

Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

Muhamad Wildan | Senin, 26 Juli 2021 | 15:30 WIB
Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

Ilustrasi. Pekerja merakit botol plastik bekas untuk dijadikan produk furnitur di home industri Sofa Botol Plastik (Sobotik) Desa Lampaseh Aceh, Meuaxa, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (19/6/2021). ANTARA FOTO/Ampelsa/rwa.

TEL AVIV, DDTCNews - Pemerintah Israel berencana untuk mengenakan cukai atas produksi dan importasi peralatan berbahan dasar plastik sekali pakai (single-use plastic utensils) seperti mangkok plastik, gelas plastik, piring plastik, sedotan plastik, hingga sendok dan garpu plastik.

Menteri Perlindungan Lingkungan Israel Tamar Zandberg mengatakan rencana tersebut bertujuan untuk menekan penggunaan produk plastik oleh rumah tangga. Rata-rata rumah tangga di Israel memakai 7,5 kilogram plastik setiap tahunnya, lebih tinggi dari rata-rata di Uni Eropa.

"Seperti rokok dan alkohol, plastik sekali pakai juga menyebabkan kecanduan," ujarnya, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga:
Mengenal Pajak Minimum Global: dari Kesepakatan hingga Implementasi

Rencananya, lanjut Zandberg, cukai atas peralatan plastik sekali pakai ini akan dikenakan berdasarkan pada berat produk plastik yang dimaksud. Tarif cukai atas produk plastik ini masih akan ditetapkan di kemudian hari.

Dia menargetkan pengenaan cukai tersebut dapat menurunkan penggunaan produk plastik sekali pakai di Israel hingga 40%. Menurutnya, upaya tersebut sangat penting guna mencegah timbulnya masalah kebersihan dan kualitas hidup.

"Saat ini kita tenggelam dalam sampah plastik. Pajak adalah instrumen yang tepat. Mereka yang menggunakan produk plastik sekali pakai harus menanggung biaya dari kerusakan yang timbul," tutur Zandberg seperti dilansir Tax Notes International.

Sebagaimana yang berlaku di Uni Eropa, plastik yang tidak dapat didaur ulang dikenai cukai dengan tarif mencapai EUR0,8 per kilogram. Cukai ini diperkirakan akan menambah penerimaan pajak hingga EUR750 miliar pada 2021 hingga 2027. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 10 Februari 2025 | 15:00 WIB KELAS PAJAK MINIMUM GLOBAL

Mengenal Pajak Minimum Global: dari Kesepakatan hingga Implementasi

Senin, 10 Februari 2025 | 11:33 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump segera Umumkan Bea Masuk Resiprokal, Beberapa Negara Jadi Target

Senin, 10 Februari 2025 | 10:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Baja dan Aluminium

Senin, 10 Februari 2025 | 08:48 WIB MALAYSIA

World Bank Usulkan Malaysia Kembali Terapkan Kebijakan PPN

BERITA PILIHAN
Senin, 10 Februari 2025 | 19:07 WIB CORETAX SYSTEM

Update! DJP Jelaskan Coretax Tak Ditunda, Beroperasi Bareng Fitur Lama

Senin, 10 Februari 2025 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Update 2025, Apa Itu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain?

Senin, 10 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Belanja Dipangkas Rp306 Triliun, Prabowo Tegaskan Pentingnya Efisiensi

Senin, 10 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Catatan DPR untuk DJP Soal Coretax: Jangan Ganggu Penerimaan Negara!

Senin, 10 Februari 2025 | 16:15 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! DJP Pertahankan Sistem Lama, Antisipasi Kendala di Coretax

Senin, 10 Februari 2025 | 16:00 WIB PMK 11/2025

PMK 11/2025 Terbit, Tarif PPN Emas Perhiasan Tetap 1,1% dan 1,65%

Senin, 10 Februari 2025 | 15:19 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Yuk Belajar Siklus APBN, Bagaimana Tahapan Penyusunan Anggaran Negara?

Senin, 10 Februari 2025 | 15:00 WIB KELAS PAJAK MINIMUM GLOBAL

Mengenal Pajak Minimum Global: dari Kesepakatan hingga Implementasi