Senator Ingin Cabut Lagi Pemotongan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Dua senator Demokrat Amerika Serikat ingin mencabut kembali beberapa pemotongan pajak yang sejauh ini menjadi bagian dari Tax Cuts and Jobs Act. Langkah ini diambil untuk menciptakan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran jangka panjang.

Senator Ron Wyden dan Chris Van Hollen memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) terkait pengangguran jangka panjang (Long-Term Unemployment Act). RUU tersebut akan dirancang untuk menghasilkan pekerjaan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan minimal selama 6 bulan.

“Proposal ini dirancang untuk membuat orang bangkit dan kembali ke dunia kerja,” kata Van Hollen, seperti dikutip pada Jumat (21/6/2019).

Di bawah RUU tersebut, ketika tingkat pengangguran di bawah 5%, pemerintah federal akan menyediakan subsidi sekitar dua pertiga dari biaya upah dan tunjangan. Pada tahun kedua, pemerintah akan menutup sekitar 50% dari biaya. Ketika pengangguran lebih tinggi, kontribusi pemerintah federal bisa naik hingga 100%.

Van Hollen mengatakan upah akan didasarkan pada tingkat kemiskinan untuk keluarga dengan jumlah anggota empat orang, yaitu sekitar US$25.750 plus tunjangan. Jika upah minimum negara lebih tinggi, maka upah akan dipatok ke upah minimum negara.

Skema tersebut diklaim sebagai strategi kemitraan baru yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Kemitraan tersebut membuat pekerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus dan majikan mendapatkan pekerja terampil yang mereka butuhkan.

Pada Mei 2019, sekitar 1,3 juta orang jatuh ke dalam kategori pengangguran jangka panjang (long-term unemployed). Kelompok ini didefinisikan sebagai pengangguran selama 27 minggu atau lebih. Bureau of Labor Statistics (BLS) mengatakan kelompok ini sekitar 22,4% dari pengangguran.

"Ini adalah masalah struktural yang terus-menerus dalam perekonomian kita,” kata Van Hollen.

Sementara total pengangguran jangka panjang tidak banyak berubah selama setahun terakhir, jumlah ini telah menurun selama satu dekade terakhir. Seorang ahli perpajakan dari Heritage Foundation, Adam Michel, justru mengatakan kombinasi pemotongan pajak dan agenda deregulasi menjadi aspek yang baik untuk meningkatkan upah dan pekerjaan.

“Jika kekhawatirannya adalah memberikan lebih banyak pekerjaan kepada orang-orang, menurut saya, kita harus menggandakan agenda reformasi pro-pertumbuhan, dari pada mencabut kembali [pemotongan pajak],” jelasnya.

Michel berpendapat karena ada lebih banyak lowongan pekerjaan dari pada orang yang mencari pekerjaan, pengusaha akan menemukan cara untuk menutup kesenjangan keterampilan. Ini bisa dilakukan pelaku usaha tanpa bantuan langkah dari pemerintah.

“Sektor swasta memiliki insentif untuk melatih orang dan membantu mengarahkan orang ke daerah-daerah, dan kami melihat sektor swasta melakukan itu,” imbuh Adam Michel, seperti dilansir Yahoo! Finance. (kaw)