BANTUAN SOSIAL

Sempat Disetop Saat Pemilu, Bansos Beras Kembali Dilanjutkan Jokowi

Muhamad Wildan | Sabtu, 17 Februari 2024 | 08:30 WIB
Sempat Disetop Saat Pemilu, Bansos Beras Kembali Dilanjutkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi (kanan) meninjau persedian beras serta penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras seiring dengan telah digelarnya pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras kembali dilanjutkan guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

"22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ini sangat memerlukan adanya bantuan tersebut. Jadi ini bentuk kehadiran negara yang memerhatikan rakyat, sehingga bantuan ini terus dilakukan dan perlu dicatat bahwa ini tidak berkaitan dengan politik," ujar Arief, dikutip Sabtu (17/2/2024).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Sebelum disetop sementara, penyaluran bantuan pangan beras hingga 7 Februari 2024 tercatat sudah mencapai 185.000 ton. Adapun target penyaluran untuk 2 bulan pertama 2024 adalah sebanyak 440.000 ton.

"Saya mengajak kita semua, baik kementerian/lembaga, pemda, BUMN/BUMD, asosiasi dan komunitas, serta masyarakat luas mendukung upaya penyaluran bantuan pangan beras ini sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua," ujar Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Arief juga menegaskan bahwa kenaikan harga beras di pasaran tidak disebabkan oleh gelontoran bantuan pangan beras.

Baca Juga:
Inflasi November 2024 Sebesar 1,55%, Masih Didorong Rokok dan Beras

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bantuan pangan beras justru akan mengendalikan harga beras karena suplainya ke masyarakat naik.

"Justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau tidak, justru melompat. Ini hukum supply demand," kata Jokowi di Pasar Induk Beras Cipinang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Senin, 02 Desember 2024 | 11:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi November 2024 Sebesar 1,55%, Masih Didorong Rokok dan Beras

Jumat, 22 November 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Selasa, 19 November 2024 | 09:31 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan