PEMBIAYAAN APBN

Semester I/2021, Bank Indonesia Beli SBN Rp120,8 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 05 Juli 2021 | 16:45 WIB
Semester I/2021, Bank Indonesia Beli SBN Rp120,8 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan materi dalam sebuah webinar, Senin (5/7/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) mencatat pembelian surat berharga negara (SBN) melalui skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan APBN dalam menangani dampak pandemi Covid-19 sepanjang semester I/2021 telah mencapai Rp120,8 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI akan terus melanjutkan skema burden sharing tersebut untuk meringankan beban pemerintah. Kebijakan ini telah dimulai tahun lalu. Menurutnya, skema burden sharing akan membantu pemerintah mencukupi kebutuhan pembiayaan anggaran belanja public goods dan non-public goods.

"Tahun ini kami sudah membeli [SBN] lagi untuk pendanaan APBN 2021 Rp120,8 triliun," katanya dalam sebuah webinar, Senin (5/7/2021).

Baca Juga:
Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Perry tidak memerinci pembelian SBN yang telah BI lakukan tersebut. Namun, menurutnya, BI telah melakukan pembelian SBN melalui skema burden sharing sebagai bentuk komitmen untuk membantu pendanaan APBN sejak tahun lalu.

Pada 2020, BI membeli SBN untuk mendukung belanja public goods senilai Rp473,42 triliun. Pembiayaan itu misalnya digunakan untuk membeli vaksin dan biaya Kesehatan dengan beban bunganya ditanggung BI.

Di samping itu, BI juga merealisasikan membeli SBN untuk pendanaan non-public goods untuk mendukung UMKM senilai Rp114,81 triliun serta non-public goods dukungan korporasi senilai Rp62,22 triliun.

Baca Juga:
Bingkisan Natal Tidak Kena Pajak Natura Asalkan Penuhi Ketentuan Ini

Perry kemudian menyebut BI akan terus menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

BI, sambungnya, juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing yang hingga 30 Juni 2021 telah mencapai Rp97,3 triliun. Sementara sejak 2020, total injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan telah mencapai Rp823,9 triliun atau setara 5,31% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini one of the largest in the emerging market untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP

Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra