PEMBIAYAAN APBN

Semester I/2021, Bank Indonesia Beli SBN Rp120,8 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 05 Juli 2021 | 16:45 WIB
Semester I/2021, Bank Indonesia Beli SBN Rp120,8 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan materi dalam sebuah webinar, Senin (5/7/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) mencatat pembelian surat berharga negara (SBN) melalui skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan APBN dalam menangani dampak pandemi Covid-19 sepanjang semester I/2021 telah mencapai Rp120,8 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI akan terus melanjutkan skema burden sharing tersebut untuk meringankan beban pemerintah. Kebijakan ini telah dimulai tahun lalu. Menurutnya, skema burden sharing akan membantu pemerintah mencukupi kebutuhan pembiayaan anggaran belanja public goods dan non-public goods.

"Tahun ini kami sudah membeli [SBN] lagi untuk pendanaan APBN 2021 Rp120,8 triliun," katanya dalam sebuah webinar, Senin (5/7/2021).

Baca Juga:
Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Perry tidak memerinci pembelian SBN yang telah BI lakukan tersebut. Namun, menurutnya, BI telah melakukan pembelian SBN melalui skema burden sharing sebagai bentuk komitmen untuk membantu pendanaan APBN sejak tahun lalu.

Pada 2020, BI membeli SBN untuk mendukung belanja public goods senilai Rp473,42 triliun. Pembiayaan itu misalnya digunakan untuk membeli vaksin dan biaya Kesehatan dengan beban bunganya ditanggung BI.

Di samping itu, BI juga merealisasikan membeli SBN untuk pendanaan non-public goods untuk mendukung UMKM senilai Rp114,81 triliun serta non-public goods dukungan korporasi senilai Rp62,22 triliun.

Baca Juga:
Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Perry kemudian menyebut BI akan terus menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

BI, sambungnya, juga telah menambah likuiditas atau quantitative easing yang hingga 30 Juni 2021 telah mencapai Rp97,3 triliun. Sementara sejak 2020, total injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan telah mencapai Rp823,9 triliun atau setara 5,31% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Ini one of the largest in the emerging market untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 18:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Tindak Lanjuti Aktivasi Akun PKP, Fiskus Kunjungi Alamat Perusahaan

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko