BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Sedang Difinalisasi, Bantuan Gaji Rp2,4 Juta per Orang

Muhamad Wildan | Kamis, 06 Agustus 2020 | 13:34 WIB
Sedang Difinalisasi, Bantuan Gaji Rp2,4 Juta per Orang

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube BKF)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sudah memasuki proses finalisasi terkait dengan rencana kebijakan pemberian bantuan gaji dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja dan bantuan produktif kepada usaha mikro.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan kemungkinan besar BLT akan disalurkan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. Sementara itu, bantuan produktif disalurkan dalam bentuk hibah, bukan pembiayaan.

"Ini semua sedang difinalisasi, BLT ini jumlahnya seperti yang didengar yakni Rp2,4 juta per orang. Namun, apakah ini akan diberikan sekali atau beberapa kali setiap bulan itu sedang kami finalkan," ujar Febrio, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga:
Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Menurut Febrio, besaran dari BLT bukanlah permasalahan dari rencana kebijakan ini. Yang sedang dirancang oleh pemerintah adalah terkait dengan kecepatan penyaluran, data, dan tata kelola.

Terkait data, Febrio mengakui memang belum ada data mengenai jumlah orang yang berhak mendapatkan fasilitas BLT. Saat ini, pemerintah hanya memiliki data untuk kelompok masyarakat 40% ke bawah yang selama ini sudah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan jenis bantuan sosial lainnya.

Dari sisi tata kelola, pemerintah sedang mengusahakan agar mekanisme penyaluran BLT kepada kelompok pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:
World Bank Usulkan Malaysia Kembali Terapkan Kebijakan PPN

“Jangan sampai tidak baik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus ada kerja keras teman-teman kita di birokrasi," ujar Febrio. Simak artikel ‘Kata Sri Mulyani, Pemerintah Kaji Bantuan Gaji untuk 13 Juta Pekerja’.

Penyaluran BLT harus cepat dan segera berdampak kepada masyarakat. Dengan demikian, perekonomian pada kuartal III/2020 bisa lebih baik dibandingkan kuartal II/2020 yang terkontraksi hingga 5,32% (yoy).

Perlambatan ataupun kontraksi dari pertumbuhan ekonomi, sambungnya, harus dijaga tidak terlalu dalam agar jumlah orang miskin dan pengangguran baru tidak bertambah semakin banyak. Simak pula artikel ‘Tegaskan Indonesia Belum Resesi, Sri Mulyani: Kita All Out’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

13 Agustus 2020 | 00:52 WIB

Trimakasih info nya,Terimakasih pemerintah pusat 👍👍👍

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 11 Februari 2025 | 16:12 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Senin, 10 Februari 2025 | 08:48 WIB MALAYSIA

World Bank Usulkan Malaysia Kembali Terapkan Kebijakan PPN

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Februari 2025 | 17:37 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Tiga Jurus Bahlil Naikkan Lifting Minyak, Termasuk Aktifkan Sumur Tua

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:17 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Beri Asistensi, DJBC Harap Perusahaan Bisa Pertahankan Status AEO

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:01 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax Masih Terkendala, Batas Upload Faktur Pajak Tetap Tanggal 15

Rabu, 12 Februari 2025 | 17:00 WIB PMK 7/2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, Download di Sini

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:30 WIB KABUPATEN PROBOLINGGO

Sebar SPPT Lebih Cepat, Pemkab Imbau WP Segera Bayar Tagihan PBB

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:00 WIB KABUPATEN BANGKA BELITUNG

Pemda Ini Tegaskan Tambang Ilegal Tetap Harus Bayar Pajak Daerah

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPP Belum Sesuai PMK 11/2025, Perlukah PKP Bikin Faktur Pengganti?

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:51 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak