RUU Omnibus Law Akan Bentuk 'BUMN' Investasi Baru

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai merilis detail konten dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya opsi adalah membentuk lembaga investasi baru.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan setelah RUU omnibus law cipta lapangan kerja diundangkan, pemerintah akan membentuk lembaga investasi baru atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

Dengan demikian, negara memiliki alat finansial memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset–aset yang luas dan beragam. "SWF ini nanti akan berbentuk badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2020).

Pria yang akrab disapa Susi itu menjelaskan SWF nantinya dapat melaksanakan investasi secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, sebagai kendaraan finansial negara, SWF dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pemerintah, lanjutnya, dapat menempatkan sejumlah dana atau aset negara di SWF. Namun demikian, jika SWF mengalami kerugian, hal tersebut tidak tercatat sebagai kerugian negara.

Melalui skema tersebut, maka pemeriksaan tidak melalui pintu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)," paparnya.

Susi menambahkan SWF akan mendapat kemudahan dalam menjalankan proyek pemerintah. Salah satu yang krusial dalam kegiatan investasi adalah ketersediaan lahan. Pemerintah disebut Susi dapat menyediakan lahan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek.

Adapun swasta tetap diberikan peran dalam SWF ini. Susi menyebutkan swasta dapat melakukan pinjaman sebagai dana talangan (bridging finance) untuk pengadaan lahan. Namun demikian, dia menggarisbawahi kemudahan yang ditawarkan pemerintah harus memperhatikan kaidah dalam pengelolaan anggaran negara.

"Penyediaan lahan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal," imbuhnya.

Selama ini, berdasarkan catatan DDTCNews, pemerintah telah memiliki sejumlah BUMN yang tugas pokoknya melakukan investasi, seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Selain itu, ada pula BUMN seperti asuransi, perbankan yang juga melakukan investasi. (Bsi)