Ribuan Kendaraan Dinas Tunggak Pajak, Gubernur: Harus Disiplin!

PEKANBARU, DDTCNews - Gubernur Riau Syamsuar mengaku telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar segera membayar tunggakan pajak kendaraan dinas di wilayahnya.

Pemda, ujar Syamsuar, seharusnya lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban pajak daerah. Menurutnya, kewajiban serupa juga harus dijalankan penanggung jawab kendaraan dinas di lingkungan pemprov.

"Kami sudah surati seluruh bupati dan wali kota untuk segera membayar pajak kendaraan dinas yang menunggak pajak," katanya, dikutip Jumat (10/9/2021).

Syamsuar mengatakan Bapenda mencatat 8.839 kendaraan dinas yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di 12 pemerintah kabupaten/kota.

Kendaraan pelat merah yang menunggak pajak kendaraan bermotor tersebut terdiri atas 27 unit bus, 181 unit mobil jip, 23 unit light truck, 78 unit microbus, 1.723 unit minibus, 405 unit mobil pick up, 26 unit mobil sedan, 6.020 unit sepeda motor roda 2, 213 unit sepeda motor roda 3, dan 140 unit truk.

Menurut Syamsuar, pemda memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak. Apalagi, saat ini pemprov juga sedang mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

"Jangan hanya masyarakat yang diminta untuk membayar pajak. Pemerintah juga harus disiplin," ujarnya, dilansir zonapekanbaru.pikiran-rakyat.com.

Saat ini, Pemprov Riau kembali memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban ekonomi masyarakat pada 9 Agustus hingga 9 November 2021. Peraturan Gubernur Riau No. 30/2021 mengatur pembebasan denda keterlambatan sebesar 100% sehingga masyarakat cukup membayar pokok pajaknya.

Insentif berlaku pada semua jenis kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3, maupun roda 4 yang dimiliki perorangan, swasta, dan instansi pemerintah. (sap)