RI Masuk FATF, Cegah Penghindaran Pajak dan Perkuat Pengawasan Akuntan

JAKARTA, DDTCNews - Diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) tak hanya meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional, tetapi juga memperkuat pengawasan pemerintah terhadap profesi akuntan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peran sebagai anggota penuh FATF juga memungkinkan Indonesia untuk menjalankan bantuan hukum timbal balik dengan negara lain guna mempersempit celah penghindaran pajak. Tak cuma itu, Indonesia juga bisa meningkatkan jumlah assessor dan reviewer pada tim mutual evaluation review (MER) FATF.

"Keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri," ujar Sri Mulyani, dikutip Kamis (9/11/2023).

Dalam rangka mendukung framework antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM), Kemenkeu berkomitmen memberikan dukungan anggaran untuk meningkatkan leadership Indonesia di FATF.

Terpisah, Bank Indonesia (BI) berpandangan keanggotaan FATF adalah bukti bahwa Indonesia memiliki sistem keuangan nasional yang berintegritas layaknya negara-negara G-20 lainnya. Perlu diketahui, Indonesia adalah negara terakhir di G-20 yang diterima sebagai anggota FATF.

"BI sebagai otoritas sistem pembayaran bersama industri yang berada di bawah pengawasan BI, berkontribusi penuh untuk melaksanakan berbagai rencana aksi MER FATF agar dapat memperoleh hasil penilaian yang memuaskan," tulis BI dalam keterangan resminya.

Selanjutnya, BI mengaku berkomitmen penuh untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal guna menjamin integritas sistem keuangan nasional.

Sebagai informasi, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota penuh ke-40 FATF setelah merampungkan perundingan di Paris pada Oktober 2023.

Melalui pernyataan resmi, FATF menyebutkan bahwa dipilihnya Indonesia menjadi anggota penuh dengan mempertimbangkan komitmen politik yang kuat dari Indonesia untuk meningkatkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. (sap)