KANADA

Respons Kenaikan Harga BBM, Asosiasi Usaha Ini Usulkan Insentif Pajak

Vallencia | Rabu, 13 Juli 2022 | 15:00 WIB
Respons Kenaikan Harga BBM, Asosiasi Usaha Ini Usulkan Insentif Pajak

Ilustrasi. Orang-orang berjalan melalui terowongan setelah sebuah upacara berlangsung, pada Selasa (28/06/2022), menjelang pembukaan terowongan berusia satu abad tersebut sebagai objek wisata baru di Pembangkit Listrik Taman Niagara di Air Terjun Niagara, Ontario, Kanada. (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Osorio/rwa/UYU)

OTTAWA, DDTCNews – Di tengah melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM), kelompok usaha kecil di Kanada mendesak pemerintah federal dan provinsi untuk menghilangkan atau menurunkan pajak BBM.

The Canadian Federation of Independent Business (CFIB) menyebutkan harga gas yang mencetak rekor, gangguan rantai pasokan, dan kekurangan tenaga kerja telah meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha.

“Biaya transportasi dan bahan bakar yang tinggi telah mendorong 92% usaha kecil untuk menaikkan harga barang dan jasa dalam 12 bulan terakhir ini,” sebut CFIB seperti dikutip dari globalnews.ca, Rabu (13/7/2022).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

CFIB meminta pemerintah untuk menemukan solusi supaya pelaku usaha dapat menjual produknya lebih terjangkau. Salah satu saran yang dikemukakan, yaitu mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha melalui insentif pajak.

Setidaknya terdapat tiga saran yang diajukan oleh kelompok bisnis terkait dengan insentif pajak. Pertama, menghilangkan atau menurunkan pajak BBM untuk sementara. Kedua, menghentikan rencana kenaikan pajak karbon.

Ketiga, ambang batas pengurangan penghasilan kena pajak untuk usaha kecil dinaikkan menjadi US$600.000 dari US$500.000. Usul ini diajukan oleh CFIB dengan mencontoh kebijakan yang berlaku di Provinsi Saskatchewan, Kanada.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Sementara itu, Wakil Presiden Senior Urusan Nasional CFIB Corinne Pohlmann menuturkan insentif pajak ini penting untuk menanggulangi biaya modal usaha yang tinggi. Permintaan itu disampaikan saat pertemuan perdana menteri dengan dewan federasi 2022 di Victoria.

"Setiap sen penting untuk usaha kecil, terutama karena mereka menavigasi meroketnya biaya input dan tenaga kerja dan kekurangan produk," tuturnya.

Dia menambahkan lebih dari 50% usaha kecil di Kanada belum kembali ke tingkat pendapatan normal. Untuk itu, Pohlmann berpendapat perdana menteri seharusnya menjadikan pemulihan usaha kecil sebagai prioritas utama. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP