Reformasi Pajak terkait Administrasi dan Kebijakan Terus Dijalankan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan reformasi terus dijalankan sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan reformasi antara lain dilaksanakan dari sisi administrasi dan kebijakan. Melalui reformasi, penerimaan pajak diharapkan meningkat secara berkelanjutan. Selain itu, defisit anggaran dapat dijaga rendah.

“Ini cara kami untuk melakukan reformasi terus, baik di bidang administrasi atau di bidang policy, untuk menutup gap tadi sehingga defisitnya lama-lama bisa kita perkecil," katanya, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Yon mengatakan reformasi administrasi dilaksanakan dengan menyederhanakan berbagai proses bisnis pada bidang pajak. Reformasi ini diharapkan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya sekaligus menekan biaya kepatuhan (cost of compliance).

Dia menjelaskan reformasi administrasi pajak juga menyangkut pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, Ditjen Pajak (DJP) tengah bersiap mengimplementasikan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS).

Di sisi lain, terdapat reformasi kebijakan melalui penerbitan beberapa undang-undang (UU). Hal ini termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang turut mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), dan pajak karbon.

"Memang beberapa kebijakan kami bilang enggak apa-apa juga tidak di-collect pajaknya. Seperti UKM tidak di-collect pajaknya kalau omzetnya di bawah Rp500 juta sehingga dia akan kembangkan usahanya," ujarnya.

Yon menambahkan penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan belanja yang makin bertambah. Dengan penerimaan pajak yang tinggi, lanjutnya, pemerintah akan memiliki kemampuan untuk merealisasikan berbagai program untuk membantu masyarakat.

Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak juga akan menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan penerimaan pajak yang baik, posisi utang pemerintah juga dapat diturunkan.

“Kalau enggak mau ngutang lebih banyak, pasti cari penerimaanya lebih gede," imbuhnya. (kaw)