APBN KITA

Realisasi PNBP Lampaui Target Per September 2021, Ini Alasannya

Dian Kurniati | Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:30 WIB
Realisasi PNBP Lampaui Target Per September 2021, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga September 2021 sudah tembus Rp320,8 triliun. Angka tersebut setara 107,6% dari target pemerintah, Rp298,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut juga mencatatkan pertumbuhan 22,5% secara tahunan. Kinerja positif tersebut, menurutnya, utamanya didorong kenaikan pendapatan dari sumber daya alam (SDA).

"Ini sudah di atas target, 107,6% dari target APBN. Dominasinya adalah pendapatan dari SDA, migas, dan nonmigas," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/10/2021).

Baca Juga:
Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara

Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan SDA migas sudah mencapai 82,7% dari target APBN, dengan pertumbuhan 16,4%. Kenaikan pendapatan SDA migas terutama ditopang kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam 10 bulan terakhir.

Kemudian, pendapatan SDA nonmigas sudah mencapai 119,8% dari target APBN dengan pertumbuhan 78,3%. Hal itu disebabkan kenaikan harga komoditas seperti batu bara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel.

Capaian pendapatan SDA nonmigas juga didukung kenaikan sektor kehutanan dan panas bumi dengan meningkatnya produksi kayu, pembiayaan piutang PNBP penggunaan kawasan hutan, serta kenaikan pendapatan pengusahaan panas bumi.

Baca Juga:
Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Untuk pendapatan kekayaan negara dipisahkan, realisasinya mencapai 112,9% dari target. Sedangkan pada pendapatan PNBP lainnya, realisasinya sudah mencapai 93,2% dari target.

Adapun pada pendapatan BLU, Sri Mulyani menyebut realisasinya sudah mencapai 157,7% dari target dengan pertumbuhan 94,0%. Menurutnya, hal itu terjadi karena kenaikan pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 397,9%.

"Namun, untuk layanan pendidikan juga ada kontribusinya, maupun di bidang jasa penyelenggaraan komunikasi," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Minggu, 19 Januari 2025 | 08:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Luhut: SIMBARA dan ABS Mampu Tingkatkan Penerimaan hingga 40 Persen

Jumat, 17 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MIGAS

Penerimaan Negara dari Migas pada 2025 Ditarget Capai US$13 Miliar

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi